JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo mengundang penduduk dalam wilayah perbatasan untuk meningkatkan perekonomian. Caranya dengan memanfaatkan berbagai sarana yang digunakan sudah dibangun.
Hal ini disampaikan Wempi usai menjadi inspektur upacara peringatan keras Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di tempat Lapangan Pasar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Kecamatan Entikong, Wilayah Sanggau, Kalimantan Barat, Hari Sabtu (17/8/2024).
“Mari kita ajak warga warga kalau sarana telah dibangun dengan baik, kita hidupkan perekonomian di dalam wilayah perbatasan. Jadi semangat kita usia kemerdekaan ke-79 bahwa tak hanya saja diisi dengan kegiatan seremoni, tapi isi kemerdekaan dengan kegiatan ekonomi sejahtera secara masif khususnya pada wilayah perbatasan,” katanya.
Dari semua sarana pendukung ekonomi yang mana sudah ada dibangun, Wempi menegaskan masih terdapat beberapa infrastruktur penting yang mana harus diperhatikan, salah satunya terkait dengan perbankan. Wempi menilai pada waktu ini semata-mata ada beberapa bank yang mana menjangkau wilayah PLBN Entikong, sehingga perputaran mata uang rupiah kurang berjalan dengan baik.
“Saya dengar juga operasi itu masih menggunakan dana Ringgit Negara Malaysia tapi juga Rupiah, juga ke depan bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola pemanfaatan uang rupiah itu semakin banyak,” ujarnya.
Pemanfaatan operasi menggunakan mata uang Rupiah, lanjut Wempi, merupakan faktor penting. Sebab, Rupiah adalah bentuk jati diri negara Indonesia. Karena itu, dirinya memohon berbagai pihak untuk mencari solusi sama-sama agar warga asing yang tersebut ingin bertransaksi di area perbatasan masih menggunakan mata uang Rupiah.
“Ke depan bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola pemanfaatan uang rupiah itu semakin banyak, sehingga saudara-saudara dari luar kegiatan dalam di sini pun dilaksanakan menggunakan Rupiah, oleh sebab itu itu operasi jati diri bangsa kita,” tegasnya.
Tak belaka terkait rupiah, Wempi berharap ke depan pengelolaan PLBN dapat dimaksimalkan, baik dari Sumber Daya Manusia (SDM) maupun pelayanan, sehingga berdampak terhadap kegiatan ekonomi publik sekitar.
“Kurang lebih tinggi 15 PLBN bisa jadi kita maksimal kemudian pengelolaan yang baik kesejahteraan SDM perbatasan, baik dari BNPP sendiri juga ada dari keimigrasian, kekarantinaan, bisa saja kita secara holistik bersatu untuk memulai pembangunan pengelolaan wilayah perbatasan lebih banyak kokoh ke depan,” ucapnya.
