Jakarta – Wakil Menteri Pengembangan Usaha Yuliot Tanjung mengungkapkan percepatan penanaman modal di Ibu Pusat Kota Nusantara (IKN) akan menjadi prioritasnya. Ia mengungkapkan hal ini usai dilantik sebagai perwakilan menteri oleh Presiden Jokowi di dalam Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.
“Infrastruktur untuk Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) kan telah disiapkan pemerintah. Jadi, nanti bagaimana mengisi klaster-klaster lain,” ujar Yuliot.
Eks Deputi Kementerian Pengembangan Usaha ini menyatakan pihaknya akan meningkatkan penanaman modal serta memacu adanya kawasan sektor ekonomi di dalam IKN. Ia berusaha mencapai kawasan untuk financial center. Yuliot mengemukakan akan datang mengkoordinasikan hal ini dengan Otorita IKN.
Lebih lanjut, Yuliot mengklaim ada tambahan dari 400 letter of intent (LoI) atau surat minat penanaman modal dari pemodal untuk proyek IKN. Ia bukan merinci dari mana hanya prospek pembangunan ekonomi tersebut, tapi pihaknya melakukan konfirmasi calon penanam modal IKN akan terfasilitasi dengan baik.
“Itu yang digunakan kami koordinasikan, diupayakan untuk bisa jadi eksekusi segera,” kata dia.
Sebelumnya, Deputi Lingkup Pendanaan lalu Pengembangan Usaha Otorita IKN Agung Wicaksono juga mengklaim pihaknya telah mengantongi 421 surat minat investasi. Ia menyatakan 421 minat satu di antaranya dari investor-investor pelopor yang mana telah lama kritis menyetorkan modal dalam proyek ibu kota baru. “Investor pelopor kan 45 perusahaan, sejauh ini,” kata Agung pada saat ditemui di dalam Kementerian PUPR, Jumat, 12 Juli 2024.
Otorita IKN berusaha mencapai penanaman modal masuk Rp100 triliun hingga akhir 2024. Adapun sejak groundbreaking pertama hingga groundbreaking keenam, Otorita membukukan pembangunan ekonomi Rp51,3 triliun. Agung mengemukakan pihaknya masih mengejar sisa target itu.
Sebagai informasi, konstruksi IKN di dalam Kalimantan Timur secara menyeluruh disebut membutuhkan biaya sekitar Rp466 triliun. Biaya ini diambil sebesar 20 persen dari APBN dan juga 80 persen dari non-APBN.
Saat ini, pemerintah juga telah dilakukan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN. Perpres yang dimaksud diteken Presiden Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024, di dalam antaranya mengatur mengenai guna usaha (HGU) serta hak guna bangunan (HGB). Dalam pasal 9, pemerintah menyampaikan HGU bisa saja diperpanjang hingga 190 tahun lalu HGB hingga 160 tahun.
Perpres ini kemudian disoroti Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama, yang mana menganggap aturan persoalan hak melawan tanah itu tidak ada menjamin dapat menawan investor. Pasalnya, pembangunan ekonomi di dalam IKN seret bukanlah dikarenakan urusan hak berhadapan dengan tanah. Namun, karakteristik investasinya infrastruktur publik, sedangkan publiknya belum ada. Kalaupun ada, tidaklah sampai lima jt orang. “Padahal perhitungan penanaman modal baru menguntungkan jikalau minimal ada 5 jt penduduk di 10 tahun,” kata beliau melalui keterangan tertulis, Jumat, 12 Juli 2024.
RIRI RAHAYU | DANIEL A. FAJRI
Pilihan Editor: Menjelang Upacara 17 Agustus pada IKN, Okupansi Hotel dalam Balikpapan Diklaim Tembus 90 Persen
Artikel ini disadur dari Wamen Baru Yuliot Tanjung Sebut Percepatan Investasi di IKN Jadi Prioritas
