Tuai Polemik, Kemendikbudristek Hapus Jurusan IPA, IPS, lalu Bahasa di dalam SMA

TEMPO.CO, Jakarta – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, juga Teknologi atau Kemendikbudristek mengumumkan akan menghapus jurusan Bidang Studi Pengetahuan Alam (IPA), Keilmuan Pengetahuan Sosial (IPS), lalu Bahasa ke jenjang institusi belajar Sekolah Menengah Atas (SMA). Kebijakan penghapusan ketiga jurusan pada SMA itu menuai polemik.

Perhimpunan Pendidikan lalu Guru (P2G) mengkhawatirkan nasib guru apabila jurusan-jurusan yang dimaksud dihapus pada SMA. Sementara Psikolog Pendidikan Tantri Rahmawati mengatakan, penghapusan jurusan-jurusan yang disebutkan dapat mempengaruhi jumlah keseluruhan keinginan guru. Berikut pernyataan mereka.

P2G: Khawatir nasib guru

Kepala Sektor Advokasi P2G Iman Zanatul Haeri mengkhawatirkan, nasib guru pasca Kemendikbudristek menghapus ketiga jurusan yang dimaksud sebagai implementasi Kurikulum Merdeka.

“Memang ada persoalannya. Pertama, saat ini diterapkan ke sekolah, anak boleh memilih sesuai dengan pilihan pelajaran masing-masing. Tapi kenyataannya sekolah ini telah menyediakan menu paket pilihan,” kata Iman kepada Tempo pada Jumat, 19 Juli 2024.

Iman mengatakan, biasanya sekolah akan menyiapkan paket pilihan pelajaran apa hanya yang tersebut harus diambil dengan alasan ketersediaan kelas.

“Ini harus dilihat kapasitas kelasnya ada berapa,” ujarnya. 

Hal itu akibat sekolah akan segera cenderung menyesuaikan Narasumber Daya Manusia (SDM) atau guru. “Boleh jadi pada saat siswa memilih, dibebaskan memilih. Maka guru-guru yang disebutkan tak akan mendapatkan jam mengajar,” tuturnya.

Selain itu, kebijakan ini juga akan datang menciptakan guru akan kekurangan jam mengajar. Sebabnya, siswa cenderung memilih mata pelajaran sesuai minatnya, sehingga nantinya akan ada mata pelajaran yang mana dihindari.

Iman was-was kebijakan itu akan berpengaruh terhadap guru yang tersebut tidaklah kebagian jam mengajar, khususnya berpengaruh untuk sertifikasi mereka.

“Implementasi Kurikulum Merdeka akan terganggu teristimewa oleh sebab itu kebijakan cleansing guru honorer,” ujarnya. 

Kurikulum Merdeka dengan implementasi penghapusan jurusan, menurut dia, akan datang membutuhkan tambahan tenaga pengajar. Padahal, Dinas Pendidikan DKI Ibukota Indonesia melakukan pemutusan kontrak dengan kebijakan cleansing.

“Idealnya ini akan ada sejumlah simulasi kelas sebab siswa bebas memilih,” tuturnya.

Kendati demikian, Iman setuju bahwa penghapusan jurusan ini dinilai lebih besar fleksibel bagi siswa sebab tiada dikotak-kotakkan lagi dengan jurusan IPA, IPS atau Bahasa. Sehingga tak ada diskriminasi prodi di mana hendak melanjutkan kuliah.