JAKARTA – Organisasi sayap Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ), Garda Bangsa, mengultimatum dan juga berencana melayangkan somasi pasa pihak-pihak yang mana ingin mengatur muktamar tandingan. Termasuk para pihak event organizer (EO) hingga lokasi penyedia tempat muktamar.
“Kami tak segan-segan untuk mensomasi pihak event organizer maupun hotel dimana pelaksanaan kegiatan atau kumpulan-kumpulan melawan nama muktamar tandingan yang dimaksud akan dilaksanakan,” kata Sekjen Dewan Koordinator Nasional (DKN) Garda Bangsa M Rodli Kaelani di dalam Kantor DPP PKB, Ibukota Pusat, Hari Sabtu (31/8/2024).
Langkah itu dijalankan lantaran Rodli menilai rencana muktamar tandingan merupakan ilegal. Pasalnya, kata dia, PKB sudah pernah mengatur Muktamar yang dilaksanakan di dalam Bali pada 24-25 Agustus 2024.
“Muktamar yang dilaksanakan di area Bali dihadiri oleh Wakil Presiden, mewakili negara sebagai bentuk pengakuan eksistensi lalu penghormatan terhadap partai politik. Bahkan dihadiri oleh Menko Polhukam untuk menghargai dan juga menghormati Partai Kebangkitan Bangsa sebagai partai kebijakan pemerintah yang mana sah di tempat Republik ini,” terang Rodli.
Kendati demikian, Rodli memohonkan agar pihak-pihak yang bergerak mengadakan muktamar tandingan tak bertindak konyol. Untuk itu, ia berkata, PKB siap untuk menghadapi kegiatan yang dimaksud ilegal tersebut.
“Kami juga berkoordinasi dengan aparat untuk menindaklanjuti jikalau isu-isu muktamar tandingan yang dimaksud konyol yang dimaksud akan dilaksanakan oleh pihak-pihak tertentu,” ucap Rodli.
