JAKARTA – Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri ( Kemendagri ) Tomsi Tohir menegaskan, pentingnya kepala desa miliki kemampuan leadership untuk mengembangkan desa. Seorang kepala desa tidaklah hanya sekali bertindak sebagai pemimpin formal, tetapi juga menjadi guru dan juga orang tua yang digunakan membimbing masyarakat.
“Kalau beliau (kepala desa) tak mempunyai kemampuan leadership sekalipun di tempat tingkat desa, maka tak akan berprogres desa itu,” jelasnya di Rapat Kesepahaman Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Proyek Penguasaan Pemerintahan dan juga Pembangunan Desa (P3PD) Tahun 2024 di dalam DKI Jakarta dikutipkan Hari Sabtu (17/8/2024).
Tomsi menyoroti isu subjektivitas kemudian prospek ketidakadilan yang tersebut harus diperbaiki di proses pendataan penduduk kurang mampu di tempat desa. Menurutnya, kepala desa yang mana adil seharusnya mencatat serta memberikan bantuan berdasarkan keinginan masyarakat, bukanlah afiliasi urusan politik atau dukungan pribadi. “Oleh sebab itu kepemimpinan kepala desa ini penting. Itu juga kita lihat kadang-kadang yang dimaksud ini dapat, ini yang tersebut lebih tinggi miskin bukan dapat, ini dimulai dari pendataan di dalam desa,” ujarnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya mendirikan sistem pengelolaan keuangan desa yang baik, transparan, dan juga akuntabel agar terhindar dari penyalahgunaan. Dana desa harus disadari bukanlah uang pribadi sehingga penggunaannya harus berdampak terhadap penyelenggaraan desa. Dirinya juga memberikan atensi adanya kelompok-kelompok tertentu yang dimaksud mengantisipasi pembagian ketika dana desa dikucurkan. “Ini bukanlah untuk dibagi-bagi begitu saja, tapi digunakan untuk khasiat konstruksi desa,” jelas Tomsi.
Tomsi juga menyerukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat desa melalui berbagai program. Ini adalah seperti kegiatan Pemberdayaan Kepuasan Keluarga (PKK) yang mana memiliki kegiatan terkait kemampuan fisik ibu kemudian anak, dan juga kebersihan pada desa. Berbagai inisiatif itu penting mengingat sebagian besar penduduk Indonesia tinggal pada desa dan juga tak sedikit hidup miskin.
Selain itu, Tomsi juga menggerakkan percepatan peningkatan kegiatan ekonomi desa melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tersebut efektif. Apalagi BUMDes dapat didukung dengan pemanfaatan dana desa maksimal 40 persen. Ini adalah menunjukkan bahwa BUMDes diakui sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan perekonomian desa.
“Tapi coba lihat berapa persen BUMDes kita yang dimaksud berhasil, belaka beberapa yang dimaksud bisa saja menghasilkan, yang mana saya cuma ingat itu cuma lima atau enam, yang mana mampu menghasilkan kembali memiliki penghasilan pada berhadapan dengan 5 miliar [rupiah] di 1 tahun,” jelas Tomsi.
Tomsi berharap, penerapan P3PD dapat berjalan dengan baik juga menekankan pada kualitas, keberlanjutan, lalu efektivitas program. Tomsi menegaskan bahwa keberhasilan inisiatif tak semata-mata bergantung pada satu kali pelatihan, tetapi harus didukung oleh sistem pengawasan, pembelajaran berkelanjutan, lalu evaluasi yang digunakan terus-menerus.
“Ini perlu dijadikan penekanan, serta ini akan berhasil kalau kita sama-sama bekerja kompak serta tidaklah berpikir ‘ini kan kabupaten saya kecil, bukan berpengaruh,’ Tidak ada! Semua berpengaruh, lalu inilah yang namanya bakti kita bagi rakyat juga Ibu Pertiwi ini, itu harus disadari,” ucpanya.
