JAKARTA – Partisipasi penduduk di Pemilihan Kepala Daerah 2024 sangat diharapkan juga tak muncul golput sekaligus mengawal ketat pelaksanaan Pilkada.
Peneliti kebijakan pemerintah Badan Studi serta Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati menuturkan masyarakat diharapkan antusias pada menghadapi pemilihan kepala daerah 2024.
Partisipasi penduduk amat besar terhadap turnamen Pemilihan Kepala Daerah 2024 lantaran DPR, pelaksana pemilu, dan juga pemerintah sudah pernah mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
“Jadi diharapkan partisipasi rakyat naik juga bilangan bulat golput dapat ditekan. Karena ambang batas pilkada sudah ada diturunkan, jadi itu sanggup memantik partisipasi politik,” ujar Wasisto, Rabu (28/8/2024).
Dia mengimbau penduduk untuk menghindari adanya kampanye berbasis kebijakan pemerintah identitas. Pasalnya, hal itu berdampak buruk bagi demokrasi di dalam Indonesia.
“Yang telah kita lihat pada pemilihan umum sebelumnya justru merusak. Jadi kalau misalnya ada paslon atau parpol yang digunakan menggunakan sentimen itu sebaiknya dihindari oleh sebab itu itu berdampak jangka panjang bukanlah semata-mata sekadar urusan pilkada tapi juga urusan yang mana lain,” katanya.
Kemudian, diimbau penduduk menolak urusan politik uang yang mana tersebar ketika Pilkada.
“Publik harus disadarkan bahwa uang yang dimaksud mereka terima itu identik cuma hak merekan sudah ada dibeli. Penyadaran seperti ini harus sanggup ditekankan teristimewa oleh para pelaksana pemilihan umum lalu aktivis pilpres bahwa urusan politik uang itu bukan juga merta menghasilkan pendapat juga aspirasi merek terakomodasi pada Pilkada,” ujarnya.
