JAKARTA – pemerintahan Indonesia diminta untuk menyiapkan mitigasi menghadapi peperangan modern dan juga multikrisis. Untuk itu, para pemimpin bukan terlena dengan manuver juga intrik kebijakan pemerintah yang digunakan bukan substansial sehingga mengabaikan kepekaan di menghadapi ketidakpastian global kemudian risiko turbulensi yang dimaksud semakin curam juga berpotensi membahayakan bangsa di jangka panjang.
Hal yang disebutkan disampaikan pakar pertahanan sekaligus alumnus Doktoral Strategi Defense Universitas Perlindungan (Unhan) Dina Hidayana usai mengikuti Dialog Demokrasi di area Habibie Center DKI Jakarta beberapa waktu lalu.
Kondisi ekstrem akibat transformasi era Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiquity (VUCA) menuju Turbulency, Uncertainty, Novelty, Ambiquity (TUNA) perlu diwaspadai serta diantisipasi secara detail dan juga cermat agar Indonesia tidaklah turut terjebak pada multikrisis lalu efek konflik modern.
“Tanpa upaya pencegahan (mitigasi) yang tersebut serius melalui reformulasi rancang bangun sistem strategi perencanaan, proyeksi ancaman juga pengawasan memadai, maka kekacauan lalu runtuhnya kedigdayaan negara tidak hal mustahil,” kata putri dari almarhum Mardani abituren AKABRI 74 ini, Selasa (17/9/2024).
Dina memandang adagium “si vis pacem, para bellum”, yang dimaksud artinya jikalau menginginkan damai maka bersiaplah konflik masih relevan dengan strategi pertahanan kontemporer. Kondisi masa damai justru lebih besar rumit dibandingkan masa perang, mengingat “war time” hanya saja berfokus pada pelaksanaan kemudian kemenangan pertempuran tanpa mengindahkan efisiensi.
Baca juga: KSAU Sebut Keamanan Atmosfer Jadi Salah Satu Kekuatan Perang Modern
Sementara “peace time” menuntut efisiensi juga efektivitas pemanfaatan sumber daya nasional yang tersebut terbatas, baik itu SDM maupun SDA untuk eksistensi berkesinambungan.
Dina menyebut, fakta bahwa publik lalu aktor urusan politik kekinian cenderung disibukkan dengan perebutan kekuasaan atau suksesi kepemimpinan di area berbagai organisasi dan juga institusi tanpa mengindahkan visi juga solusi kongkret yang ditawarkan di mengatasi berbagai persoalan lalu ancaman bagi warga kemudian masa depan negeri.
”Baru cuma rakyat selesai dengan urusan pemilihan presiden lalu para legislator yang mana masih menyisakan polemik, beberapa bulan ke depan sudah ada dihadapkan kembali dengan pemilihan umum tingkat wilayah yakni pemilihan gubernur dan juga bupati/wali kota. Pertanyaannya, ide dan juga gagasan seperti apa yang dimaksud dimiliki para kandidat pada memitigasi wilayah-wilayah dalam Indonesia pada menghadapi pertempuran terbuka lalu asimetris hingga ancaman multikrisis?” tanya Dina.
