JAKARTA – Komisi VII DPR RI bersatu dengan Kementerian ESDM menyepakati asumsi dasar Rancangan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara ( RAPBN ) Tahun Anggaran (TA) 2025, salah satunya mengenai besaran subsidi listrik .
“Subsidi listrik tahun 2025 disepakati mencapai Rp90,22 triliun, sudah ada termasuk kurang bayar 2023 sebesar Rp2,02 triliun, (atau) naik dari target 2024 sebesar Rp73,24 triliun,” jelasnya pada Rapat Keja (Raker) sama-sama Komisi VII DPR RI, Jakarta, Selasa (27/8/2024).
Dikatakan Bahlil, kenaikan anggaran subsidi listrik ini didorong oleh perkiraan kenaikan jumlah agregat penerima subsidi listrik dari 40,89 jt pelanggan pada 2024 menjadi 42,08 jt pelanggan di area 2025.
“Jadi naiknya kurang lebih besar sekitar 1 jt jt lebih besar pelanggan. Jadi itu berdampak pada kenaikan,” imbuhnya.
Tak belaka subsidi listrik, keduanya juga menyepakati besar materi bakar minyak (BBM) bersubsidi, dengan rincian minyak tanah dan juga solar yang digunakan disepakati turun menjadi 19,41 jt kiloliter pada Rancangan Anggaran Pendapatan kemudian Belanja Negara (RAPBN) 2025.
“Volume BBM bersubsidi, yaitu minyak tanah juga solar disepakati 19,41 jt kiloliter, turun dibandingkan target 2024 sebesar 19,58 jt kiloliter,” urainya.
Bahlil mengatakan, bahwa penurunan ini dorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih besar tepat sasaran. Selanjutnya untuk subsidi solar, lanjut Bahlil, telah lama disepakati Rp1.000 per liter atau mirip dengan tahun sebelumnya atau tiada ada perubahan.
“Sementara, ukuran LPG bersubsidi untuk tahun anggaran 2025 disepakati 8,17 jt metrik ton atau naik dari target 2024 yang tersebut sebesar 8,07 jt metrik ton,” pungkas Bahlil.
