JAKARTA – Keputusan DPR yang tersebut menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang aturan pencalonan kemudian ambang batas pencalonan pada pilkada memantik reaksi akademisi kemudian mahasiswa. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti memohonkan pemerintah kemudian DPR tak menganggap mudah aksi tersebut.
Diketahui, banyak elemen rakyat dari kalangan buruh, aktivis, akademisi, hingga pelajar akan melakukan aksi demonstrasi untuk mengawal putusan MK No 60/PUU-XXII/2024 tentang aturan threshold atau ambang batas pengusungan calon kepala wilayah (cakada). Ada juga putusan MK persoalan persyaratan pencalonan yang dimaksud harus dipenuhi sebelum penetapan calon. Putusan yang disebutkan dianulir oleh Badan Legislasi (Baleg) DPR melalui Panja RUU Pemilihan Kepala Daerah yang diselenggarakan secara kilat. Draf RUU pemilihan kepala daerah akan disahkan di Rapat Paripurna DPR pada Kamis (22/8/2024) hari ini.
“DPR kemudian otoritas hendaknya sensitif dan juga bukan menganggap mudah terhadap arus massa, akademisi, kemudian siswa yang mana turun ke jalan menyampaikan aspirasi penegakan hukum serta perundang-undangan. Perlu sikap arif kemudian bijaksana agar arus massa tak memunculkan permasalahan kebangsaan juga kenegaraan yang tersebut semakin meluas,” ujar Mu’ti pada keterangan ditulis yang dimaksud dikirim Ketua Biro Komunikasi juga Pelayanan Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Edy Kuscahyanto, Kamis (22/8/2024).
Mu’ti mengaku sulit memahami langkah lalu langkah DPR yang mana bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Sebagai lembaga legislatif, DPR seharusnya menjadi teladan lalu mematuhi undang-undang.
“DPR sebagai lembaga negara yang mana merepresentasikan kehendak rakyat semestinya menghayati betul dasar-dasar bernegara yang mengedepankan kebenaran, kebaikan, serta kepentingan negara juga rakyat jika dibandingkan dengan kepentingan kebijakan pemerintah kekuasaan semata. DPR sebagai pilar legislatif hendaknya menghormati setinggi-tingginya lembaga yudikatif, termasuk Mahkamah Konstitusi,” jelas Mu’ti.
Menurut Mu’ti, DPR tak semestinya berseberangan, berbeda, juga menyalahi putusan MK di kesulitan persyaratan calon kepala tempat dan juga ambang batas pencalonan kepala tempat dengan melakukan pembahasan RUU Pemilihan Kepala Daerah 2024.
“Langkah DPR yang dimaksud selain dapat mengakibatkan kesulitan disharmoni pada hubungan sistem ketatanegaraan, juga akan menjadi benih permasalahan kritis pada pemilihan gubernur 2024. Selain itu akan menyebabkan reaksi umum yang digunakan dapat mengakibatkan suasana tak kondusif pada hidup kebangsaan,” pungkasnya.
