JAKARTA – pemilihan kepala daerah 2024 diharapkan berjalan dengan lancar, aman, langsung, umum, bebas serta rahasia, jujur dan juga adil. Sebab, Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun tentang Pencalonan Kepala Daerah Pemilihan Kepala Daerah 2024 dinilai telah dilakukan mengakomodir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU/XXII/2024 kemudian Nomor 70/PUU/XXII/2024.
“Sekarang sudah ada diakomodir tentu tak ada alasan adanya dinamika adanya riak-riak tentu kita berharap supaya pilkada ini berjalan dengan lancar, aman, langsung, umum, bebas juga rahasia, jujur lalu adil,” ujar anggota Komisi II DPR Guspardi Gaus untuk wartawan, Hari Senin (26/8/2024).
Dia berharap warga menjadi pemilih yang dimaksud cerdas juga mampu memilih calon kepala daerahnya dengan baik, agar mampu memulai pembangunan daerahnya agar lebih tinggi baik. “Jadilah pemilih cerdas, jangan dikarenakan kepentingan sesaat. Kita harapkan para pemilih itu memilih orang-orang yang digunakan sanggup mengubah daerahnya ke arah lebih besar baik bagaimana masyarakatnya adil kemudian makmur sejahtera,” kata legislator dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Dia mengungkapkan, Komisi II DPR telah terjadi memulihkan muruah DPR yang tercoreng akibat adanya langkah Badan Legislasi (Baleg) DPR yang dimaksud mengamini tindakan Mahkamah Agung (MA) hingga memantik emosi masyarakat. Maka itu, rakyat diminta untuk mengawal pilkada dalam daerahnya masing-masing.
“Kita berharap warga tidaklah apatis, rakyat tolong juga mengawal bagaimana prosesi terhadap pelaksanaan dari rekrut yang digunakan dijalankan parpol untuk melakukan kontestasi di pilkada ini,” pungkasnya.
