Jakarta – Anggota Panitia Khusus Angket Haji atau Pansus Haji, Wisnu Wijaya, mengutarakan rapat perdana pansus haji kemungkinan diselenggarakan setelahnya semua jemaah haji Indonesia kembali ke tanah air.
“Kalau husnudzon saya itu menanti semua jemaah balik dulu dari Saudi. Ini adalah mungkin saja merek (pimpinan DPR) mempunyai beberapa pertimbangan supaya komplit dulu, lengkap dulu,” kata Wisnu pada waktu dihubungi Tempo, Senin, 22 Juli 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menyatakan ia dengan anggota pansus haji lain juga sudah pernah menanyakan ihwal jadwal rapat perdana pansus ke pimpinan komisi. Wisnu menanyakan masalah jadwal rapat untuk Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wahid.
“Dijawabnya Pak Abdul Wahid sedang menemui para pimpinan. Sementara infonya seperti itu. Jadi rundown juga belum di-share dari Sekretariat Pansus,” ujar Wisnu.
Agenda rapat perdana akan memilih siapa yang dimaksud akan bermetamorfosis menjadi pimpinan pansus. Namun Wisnu mengungkapkan belum ada pembahasan mengenai siapa yang dimaksud akan menjadi pemimpin pansus sampai rapat perdana digelar. Ia menuturkan, apabila pekan ini tidaklah ada kejelasan mengenai rapat perdana, beberapa anggota pansus akan menemui pimpinan DPR RI untuk menggalakkan rapat. Ia optimistis pansus mampu menyelesaikan tugasnya walau rapat perdana molor.
“Masa targetnya September seharusnya sudah ada selesai. Karena kemarin kesepakatannya pada masa reses ini pun kita akan rapat. Dua bulan kita punya waktu, kita yakin cukuplah untuk menyelesaikan,” tutur Wisnu.
Anggota Komisi VIII DPR RI ini juga mengutarakan pansus sampai ketika ini belum bekerja secara resmi. Namun ia mengutarakan secara individu anggota pansus sudah ada mulai bekerja dalam tiap-tiap lini untuk mengoleksi bukti lalu aduan.
Anggota pansus angket haji DPR, Luluk Nur Hamidah, mengemukakan rapat perdana akan dikerjakan DPR pada bulan ini, pasca pada Rabu, 17 Juli 2024, rapat batal dengan dalih kendala teknis.
“Pansus akan dijalankan DPR periode 2019-2024, kami yang digunakan akan menuntaskan,” ujar Luluk untuk Tempo, Kamis, 18 Juli 2024.
Politikus Partai Keadilan Bangsa atau PKB itu mengutarakan DPR bukan akan mewariskan rencana pansus haji untuk anggota periode setelahnya. Alasannya, DPR mengklaim tak ingin memproduksi upaya perbaikan ibadah haji berlarut-larut.
“Apalagi temuan dugaan penyelewengannya kami yang tersebut menemukan,” ujar Luluk.
Pada 9 Juli lalu, DPR menyetujui pembentukan pansus haji pada sidang paripurna ke-21 masa persidangan V. Wakil Ketua DPR, Muhaimin Iskandar, mengetuk palu tanda setuju setelahnya menanyakan ke partisipan sidang. Pansus ini disahkan setelahnya anggota Komisi Keagamaan DPR, Selly Andriany Gantina, membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus haji. Ada 35 anggota DPR dari tambahan dua fraksi yang dimaksud mengesahkan pembentukan pansus haji ini.
Artikel ini disadur dari Rapat Perdana Pansus Haji Kemungkinan Digelar Setelah Semua Jemaah Kembali ke Tanah Air
