Jakarta – Bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman kemudian Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebut belum ada pembahasan tentang rencana pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.
Sebelumnya, wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi diungkapkan oleh Menteri Koordinator Area Kemaritiman serta Pengembangan Usaha Luhut Binsar Pandjaitan.“Pertamina telah menyiapkan sistemnya, lalu diharapkan 17 Agustus ini sudah ada mampu mulai, pada mana pendatang yang digunakan tiada berhak dapat subsidi bukan sanggup lagi membeli BBM bersubsidi.” Pernyataan ini disampaikan pada waktu mendiskusikan isu pemanfaatan bensin yang dimaksud berkontribusi pada defisit APBN 2024.
1. Beda Keterangan Jokowi kemudian Luhut
Jokowi memberikan tanggapan berbeda dengan pernyataan Luhut terkait kebijakan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.
“Belum ada pemikiran ke sana. Belum rapat juga,” kata Jokowi sewaktu ditemui sebelum berangkat untuk kunjungan kenegaraan ke Uni Emirat Arab dari Lanud Halim Perdanakusuma Jakarta, seperti disitir dari Antara Selasa, 16 Juli 2024
2. pemerintahan Sedang Siapkan Skenario Program
“Tidak ada pembatasan BBM,” kata Menteri Koordinator Sektor Perekonomian Airlangga Hartarto, diambil Antara pada Selasa, 16 Juli 2024. Dia mengatakan, pemerintah masih mempersiapkan skenario acara yang digunakan kemudian akan segera dilaporkan terhadap Presiden Jokowi.
Sebelumnya, hal sejenis disampaikan Menteri Tenaga kemudian Narasumber Daya Mineral Arifin Tasrif, ia memaparkan bahwa belum ada pembatasan pembelian bakar bakar minyak (BBM) subsidi ke 17 Agustus 2024. “Nggak ada batasan di dalam 17 Agustus, masih belum (ada pembatasan pembelian BBM bersubsidi) ini kok,” kata Arifin di Jakarta, sebagaimana diambil dari Antara pada Jumat, 12 Juli 2024.
Dia mengatakan, pihaknya masih mempertajam data kemudian kendaraan yang tersebut berhak menerima, sehingga apabila kebijakan itu diterapkan maka benar-benar tepat sasaran. “Kita lagi mempertajam dulu, mempertajam dulu datanya. Nggak ada yang mana berubah, nggak ada yang naik. Kita lagi mempertajam dulu ininya (datanya), kita mempertajam dulu datanya. Kita kan mau tepat sasaran, (jadi) kita perdalam lagi (datanya),” tegas Arifin.
3. PKS Meminta Luhut Klarifikasi
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto mengajukan permohonan Menteri Koordinator Area Kemaritiman lalu Penyertaan Modal Luhut Binsar Pandjaitan mencabut pernyataannya persoalan rencana pemerintah melakukan pembatasan pembelian BBM bersubsidi pada 17 Agustus 2024.
Mulyanto juga memohonkan agar Luhut memberikan klarifikasi lantaran rencana pembatasan yang dimaksud masih simpang siur. “Lumrah cuma kalau pernyataan pejabat diralat untuk menurunkan keresahan yang dimaksud berjalan di dalam masyarakat,” kata Mulyanto melalui penjelasan tertulis, Selasa, 16 Juli 2024.
4. Masih Revisi Pepres Nomor 191 Tahun 2014
Menteri ESDM Arifin Tasrif, menegaskan bahwa pada waktu ini pemerintah masih memproses revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian juga Harga Jual Eceran BBM. Ia juga mengatakan, revisi Perpres itu masih di pembahasan di dalam tiga kementerian yaitu Kementerian ESDM, Kementerian BUMN serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
“Ini mau di dalam ini dulu (dibahas), masih ke antara tiga Menteri, baru ke (Menteri) Perekonomian,” ujar beliau seperti dikutipkan dari Antara pada Jumat, 12 Juli 2024.
Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih besar lanjut melalui peraturan menteri (Permen). Pada Permen ini akan datang diatur terkait jenis kendaraan yang dimaksud bisa saja menggunakan BBM bersubsidi. “Ya nanti kan kita ajuin melalui Permen, tapi kan memang benar harus tepat sasaran, mana yang memang benar (harus terima), kendaraan jenis apa yang digunakan dapat. Kalau yang digunakan komersial nggak,” kata dia.
NI KADEK TRISNA CINTYA DEWI | NI MADE SUKMASARI | NANDITO PUTRA | SANDY PRASTANTO | RIRI RAHAYU | ANTARA
Pilihan editor: Siap-siap, Agustus Nanti Ada 2 Jenis BBM Baru, Apa Itu?
Artikel ini disadur dari Maju Mundur Soal Pembatasan BBM Bersubsidi, Ada Sengkarut?
