JAKARTA – Angin segar yang dihembuskan pemerintah pada akhir Agustus lalu ternyata belum dirasakan oleh pengembang rumah subsidi. Sebelumnya pada 28 Agustus lalu, pemerintah melalui Kemenko mengumumkan kuota rumah subsidi FLPP (Fasilitas Likuiditas Biaya Perumahan) tahun 2024 akan ditambah sebanyak 34 ribu, atau digenapkan menjadi 200 ribu unit.
Airlangga Hartarto Menteri Koordinator Sektor Perekonomian pada 27 Agustus 2024 pada waktu mengumumkan kebijakan ini menegaskan, penambahan kuota ini berlaku pada 1 September 2024. Airlangga menambahkan, untuk bantuan FLPP ini sangat dibutuhkan bagi warga berpenghasilan rendah (MBR). Dengan naiknya kuota FLPP diharapkan mampu mengupayakan kemampuan kelas menengah dalam sektor konsumsi, khususnya pada bidang perumahan.
Namun, hingga minggu kedua September, tambahan kuota yang tersebut dinanti-nantikan oleh pengembang rumah subsidi belum dapat direalisasikan. Junaidi Abdillah Ketua Umum Aosisasi Programmer Perumahan lalu Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) menyatakan, hingga pada waktu ini belum ada realisasi dari kebijakan tersebut, terkait penambahan kuota.
“Tambahan 34 ribu unit ini ternyata belum dapat terlaksana. Kami telah dilakukan kordinasi dengan berbagai pihak terkait ternyata memang sebenarnya belum ada kejelasan. Jadinya belum mampu akad kredit kemudian realisasinya jadi mundur, mudahan-mudahan tidak tertunda,” tegas Junaidi di keteranganya, Kamis (12/09/2024)
Junaidi menambahkan, semoga kebijakan ini tidak janji manis dikarenakan kita pengembang rumah subsidi, kemudian khususnya yang tegabung pada APERSI yang mencapai 3 ribuan anggota berharap kuota tambahan ini segera direalisasikan.
“Dan seharusnya, pada penghujung akhir jabatan Presiden Jokowi yang mana tinggal hitungan bulan ini, sanggup menjadi kado manis bagi pengembang. Karena ini terkait acara pak Jokowi yaitu PSR (Program Sejuta Rumah). Entah kenapa hingga minggu kedua September, ternyata belum direalisasikan. Jangan sampai inisiatif yang selama ini sudah ada baik malah menjadi catatan kurang baik diakhir jabatan pak Jokowi,” imbuh Junaidi.
Selain itu, dampak belum direalisasikannya kebijakan ini menghasilkan pengembang lebih tinggi berhati-hati terkait cash flow, jangan sampai kolaps usahanya sebab berbagai pengembang miliki kewajiban pembayaran pada perbankan yang tersebut tak mampu ditunda. Bahkan para pekerja bangunan atau tukang pada waktu ini sejumlah yang mana menganggur dikarenakan tak ada pembangunansejak beberapa bulan ini.
Junaidi berharap, pemerintah segera merealisasikan janjinya sebab di pembangunan properti atau perumahan, terus-menerus menggerakkan sektor lainnya. Ada sekitar 180 sektor sektor yang juga akan bergerak jikalau ada penyelenggaraan perumahan.
“Tak cuma itu, rakyat penduduk berpenghasilan rendah (MBR) yang tersebut menerima rumah subsidi juga mengantisipasi realisasi ini,” tegas Junaidi.
