Ibukota Indonesia – Wakil Menteri Luar Negeri RI Arrmanatha Nasir menyatakan bahwa reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) juga lembaga multilateral berubah menjadi prioritas diplomasi Nusantara di dalam bawah Menlu RI Sugiono hingga 2029.
“Upaya Indonesia menyokong reformasi PBB juga lembaga multilateral lainnya akan bermetamorfosis menjadi prioritas lima tahun ke depan,” kata Wamenlu Dalam rencana diskusi “Dinamika serta Perkembangan Planet Terkini: Geopolitik, Keamanan, serta Kondisi Keuangan Global” oleh The Yudhoyono Institute di dalam Jakarta, Minggu.
Menurut dia, susunan institusi multilateral yang tersebut ada pada waktu ini seperti PBB lalu Organisasi Perdagangan Global (WTO) masih mencerminkan situasi pasca-Perang Global II, sehingga belum terlalu mewakili aspirasi kemudian kepentingan Negara-Negara Selatan (Global South) yang semakin maju.
“Kenyataannya, tata kelola global ketika ini tak mencerminkan keseimbangan, kekuatan, maupun realitas dunia. PBB misalnya, telah bukan lagi fit for purpose (sesuai tujuannya),” ucap Arrmanatha.
Untuk itu, Indonesia senantiasa menggerakkan pergerakan reformasi multilateral sebab meyakini bahwa sistem multilateral yang mana efektif harus dibuat lebih besar inklusif, demokratis, representatif, dan juga adil.
“Dalam planet yang tersebut semakin multipolar, organisasi internasional harus mampu mengakibatkan planet untuk keseimbangan,” kata dia.
Terlebih lagi, upaya diplomasi Nusantara terancam melemah apabila tidaklah diiringi dengan inovasi tata kelola ke tingkat global, ucap Wamenlu.
Arrmanatha juga memandang pengesahan Pakta Masa Depan (Pact of the Future) pada Majelis Umum ke-79 PBB tahun 2024 sebagai langkah awal melakukan rute reformasi menyeluruh terhadap sistem multilateral.
Sesuai dengan komitmen nasional terhadap reformasi multilateral, Presiden RI Prabowo Subianto sebelumnya mengusulkan salah satu butir reformasi PBB di bentuk penambahan jumlah agregat anggota tetap Dewan Keamanan.
Dalam pidatonya dalam Wadah Diplomasi Antalya 2025 pada Hari Jumat (11/4), Presiden Prabowo memandang DK PBB tak lagi mencerminkan realitas geopolitik dunia.
Pasalnya, negara-negara besar seperti India, Brasil, dan juga lainnya mempunyai populasi juga peran signifikan, namun belum mendapat tempat yang tersebut setara di bangunan tertinggi PBB, kata dia.
Artikel ini disadur dari Reformasi multilateral, PBB prioritas diplomasi RI lima tahun ke depan
