JAKARTA – Guru memegang peran sentral pada membentuk kualitas institusi belajar dalam Indonesia. Sebagai salah satu pilar utama pendidikan, merekan bukan hanya sekali bertugas untuk mengajar, tetapi juga membimbing kemudian menginspirasi para murid pada mencapai prospek terbaik mereka.
Tanpa dukungan kemudian peningkatan kesejahteraan dan juga kompetensi guru, visi besar institusi belajar berkualitas pada Indonesia sulit tercapai. Karena itu, pemerintah terus mengupayakan berbagai langkah strategis untuk meyakinkan para guru mendapatkan pengakuan, kesejahteraan, lalu peningkatan kapasitas yang tersebut merek butuhkan untuk menghadapi tantangan lembaga pendidikan dalam era pada waktu ini.
Salah satu pencapaian signifikan adalah pengangkatan tambahan dari 700 ribu guru honorer menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema Pegawai eksekutif dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Langkah ini bukanlah belaka memberikan kepastian karier bagi para guru, setelahnya bertahun-tahun tidak ada ada pengangkatan sejak tahun 2018. Hal ini juga secara signifikan meningkatkan kesejahteraan mereka.
Dengan status ASN PPPK, para guru sekarang miliki akses terhadap berbagai prasarana lalu tunjangan yang digunakan sebelumnya sulit dijangkau, sehingga hidup merek juga keluarganya menjadi lebih tinggi terjamin.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Guru serta Tenaga Kependidikan (GTK) per Agustus 2024, pada tahun 2020 ketika ASN PPPK dicanangkan pertama kali, terdapat lebih lanjut dari 1,2 jt guru non-ASN. Dalam kurun waktu 2021 hingga 2023, sebanyak 774.999 guru ASN PPPK sudah pernah diangkat. Hal ini berdampak pada peningkatan jumlah keseluruhan ASN guru sebanyak 61 persen pada tiga tahun terakhir.
Saat ini, tercatat masih ada 496.174 guru non-ASN di area sekolah negeri dalam bawah binaan Kemendikbudristek. Sementara itu, untuk 2024, pemerintah tempat sudah mengajukan sebanyak 241.853 formasi ASN PPPK, yang digunakan diharapkan dapat membantu menghurangi total guru non-ASN tersebut.
“Guru yang tersebut cinta profesinya harus sejahtera dulu. Semoga semua guru upah segera menjadi ASN,” kata Direktur Jenderal GTK, Kemendikbudristek, Nunuk Suryani, beberapa waktu lalu di tempat Jakarta.
Komitmen pemerintah tak berhenti pada situ. Pemberian tunjangan profesi kemudian bantuan insentif bagi guru non-ASN juga menjadi prioritas utama pada upaya meningkatkan kesejahteraan guru. Berbeda dengan tahun sebelumnya yang tersebut disalurkan sekaligus selama satu tahun, bantuan insentif bagi guru non-ASN pada tahun 2024 ini akan dicairkan setiap semester.
Besarnya insentif yang mana diberikan adalah Rp300 ribu per bulan untuk guru formal dan juga Rp200 ribu per bulan untuk guru nonformal.
Pengembangan Kompetensi
Selain meningkatkan kesejahteraan, pemerintah juga berfokus pada pengembangan kompetensi guru sebagai bagian dari upaya menciptakan lembaga pendidikan yang berkualitas.
