JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 Tahun 2024 membolehkan partai kebijakan pemerintah (parpol) pada DPRD mengusung calon kepala tempat (cakada) pada Pilkada. MK beralasan, aturan ini untuk menjaga kata-kata sah yang diperoleh partai pada Pemilu, agar dapat digunakan untuk menyalurkan aspirasi.
Praktisi Hukum Nasrullah menilai, harusnya pandangan MK yang dimaksud juga berlaku di menjaga pengumuman partai di dalam DPR. Karena ada parpol bukan bisa jadi menyalurkan aspirasi di dalam DPR lantaran terhalang aturan ambang batas parlemen atau parlementary threshold.
Namun ia mengungkapkan, MK setiap saat menolak Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait ambang batas parlemen terus-menerus ditolak.
“Harusnya (pemahaman sejenis juga digunakan di tempat DPR), cuman kan PHPU terkait hal yang disebutkan selama ini masih banyak ditolak MK, alasannya selalu akibat open legal policy atau tujuan penyederhanaan jumlah total partai politik,” kata Nasrullah, Kamis (22/8/2024).
Selain itu beliau mengatakan, putusan MK ini juga akan berdampak pada peraturan untuk mengusung presiden di area pemilihan raya 2029 mendatang. Walaupun, pertanyaan selanjutnya apakah partai nonparlemen akan sanggup mengusung calon presiden.
Mengacu terhadap putusan MK, Nasrullah melihat, ada pernyataan rakyat yang juga terabaikan lantaran partai yang didukung bukan masuk ke parlemen.
“Melalui putusan 60 kemarin, nampaknya kita meninjau akan ada perkembangan wacana ke arah sana untuk menyamakan pengaturan presidential threshold, pertanyaan hukum yang dimaksud akan muncul apakah memungkinkan partai nonparlemen ke depannya dapat mencalonkan calon presiden atau seperti apa,” tutupnya.
Sebelumnya, MK sependapat aturan yang tersebut digugat Partai Buruh juga Partai Gelora membatasi pemenuhan hak konstitusional dari partai kebijakan pemerintah kontestan pilpres yang digunakan telah lama memperoleh pernyataan sah pada pilpres meskipun tak mempunyai kursi dalam DPRD. Akibatnya, mengempiskan nilai pemilihan kepala wilayah yang digunakan demokratis sebagaimana amanat Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945.
“Sebab, pengumuman sah hasil pilpres menjadi hilang oleh sebab itu tidaklah dapat digunakan oleh partai kebijakan pemerintah untuk menyalurkan aspirasinya memperjuangkan hak-haknya melalui akan segera calon kepala wilayah yang dimaksud akan diusungnya,” kata Hakim MK.
MK mengumumkan bahwa Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 menghendaki pemilihan kepala tempat yang dimaksud demokratis. Salah satunya dengan membuka kesempatan untuk semua partai urusan politik kontestan pilpres yang digunakan mempunyai pengumuman sah di pemilihan umum untuk mengajukan akan segera calon kepala wilayah agar warga dapat memperoleh ketersediaan beragam akan segera calon.
