JAKARTA – Pendiri Lembaga Kajian Pembangunan Narasumber Daya Manusia-Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) KH Helmi Ali Yafie menyoroti masih adanya pihak yang melakukan propaganda khilafah sebagai solusi sistem pemerintahan ketika ini. Ia membandingkan sistem kekhilafahan dengan praktik kerajaan yang mana umum di dalam wilayah Timur Tengah.
“Kalau kita kembali mempelajari sejarah ya, sistem Khilafah itu seringkali mengacu pada model yang dimaksud dijalankan pada masa pemerintahan Bani Umayyah, Abbasiyah, kemudian Fatimiyah. Dari masing-masing kelompok yang sempat memimpin, sebenarnya semua itu tidaklah berjauhan berbeda dengan apa yang digunakan kita kenal sebagai sistem kerajaan,” kata KH Helmi Ali Yafie pada keterangannya dikutip, Akhir Pekan (1/9/2024).
Menurutnya, ketidakpuasan publik Timur Tengah dengan sistem kekhilafahan memunculkan suatu pergerakan baru yang dimaksud disebut dengan sufisme. Sufisme hadir sebagai sikap kritis terhadap gaya kemudian pola keberadaan keluarga juga kroni sang khalifah yang dimaksud ketika itu bermewah-mewahan kemudian senang memamerkannya.
Anggota Badan Pengawas Perhimpunan Rahima menjelaskan Indonesia terbentuk sesuai dengan Pancasila lalu UUD 1945. Landasan negara ini disepakati mengingat beragamnya latar belakang anak bangsa yang sama-sama bergabung memperjuangkan kemerdekaan Indonesia di area masa lalu.
“Saya kira tiada ada Indonesia, seperti sekarang ini, kalau para pendiri bangsa itu tak sepakat. Model bernegara seperti sekarang inilah yang mana telah dipilih. Terlepas dari kekurangannya, model bernegara Indonesia bisa jadi dipertanggungjawabkan juga faktanya masih eksis sampai sekarang,” kata KH Helmi.
Pengasuh Pondok Pesantren Al Taqwa, Pinrang, Sulawesi Selatan ini mengatakan, problem terbesar pada waktu ini yang digunakan rakyat Indonesia rasakan sebenarnya adalah persoalan ekonomi. Dalam hal keagamaan, mayoritas orang Indonesia telah terbiasa hidup pada keberagaman suku, agama, lalu budaya. Relatif sulit bagi ideologi seperti khilafah untuk masuk lalu jadi pengumuman mayoritas di area Indonesia.
KH Helmi menerangkan ideologi khilafah itu tidak ada bisa jadi dikatakan mengacu terhadap Al-Qur’an lantaran praktik kekhilafahan sendiri berdasarkan pada tafsir sekelompok orang saja. Oleh oleh sebab itu itu, menurutnya, bentuk negara RI sekarang ini adalah yang terbaik. Sebabnya, dengan bentuk ini Indonesia sanggup merangkum keberagaman, seperti pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.
“Pastilah di tempat pada orang Indonesia yang tersebut beragam ini ada perbedaan-perbedaan. Justru untuk memfasilitasi perbedaan ini, maka landasan negara tak perlu diganti, lantaran selama ini relatif dapat merangkum keberagaman yang dimaksud ada. Intinya, apa yang digunakan diterapkan di dalam Timur Tengah sana belum tentu dapat diterapkan di area sini, apalagi ideologi baru belum tentu menyelesaikan persoalan Indonesia,” kata Sekjen PB DDI periode 2015-2020 ini.
Rakyat Indonesia, terlebih lagi yang dimaksud muslim, harus ingat bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang mana sudah ada termaktub pada Al-Qur’an. Jika belaka Tuhan menghendaki manusia ini miliki latar belakang yang digunakan sama, tentu mudah belaka bagi Tuhan. Akan tetapi, manusia ditakdirkan di perbedaan agar masing-masing dari mereka bisa saja saling memahami, mengenali, dan juga menghormati.
Ia berharap agar rakyat Indonesia masih waspada terhadap provokasi yang dimaksud mungkin saja ditemui berbarengan dengan kejadian tertentu yang dimaksud menyita perhatian publik. Menurut KH Helmi, propaganda khilafah bukan lebih besar dari sekadar pembalikkan fakta sejarah yang dimaksud dilebih-lebihkan tanpa mau jujur dengan segala kekurangannya.
Ia berharap publik Indonesia tiada bosan untuk terus belajar serta mencari sandaran ilmu pada organisasi keagamaan yang mana telah lama teruji kredibilitasnya, seperti Nahdlatul Ulama, Darud Da’wah wal Irsyad, lalu Muhammadiyah.
“Oleh oleh sebab itu itu, sebenarnya tugas dari organisasi-organisasi agama dalam Indonesia itu diharapkan mampu memberikan penjelasan tentang apa itu agama, dan juga bagaimana posisinya pada suatu negara. Kemudian pula, bagi rakyat Indonesia agar mau mencari klarifikasi dari informasi yang dimaksud beredar, khususnya mengenai propaganda khilafah, sehingga memiliki dasar rujukan yang tersebut kuat,” pungkasnya.
