JAKARTA – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk kembali menahan suku bunga acuan dalam level 6,25% yang tersebut diputuskan pada Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada 20 kemudian 21 Agustus 2024. Selain BI Rate, suku bunga Deposit Facility juga tetap saja bertahan sebesar 5,5% dan juga suku bunga Lending Facility tetap memperlihatkan pada level 7%.
Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan suku bunga ditahan berdasarkan asesmen menyeluruh, proyeksi, ekonomi global, dunia usaha domestik, kondisi moneter sistem keuangan dan juga pembayaran kedepan tersebut.
“Berdasarkan hasil asesmen evaluasi menyeluruh terhadap perkembangan terkini serta prospek sektor ekonomi kedepan, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 20 dan juga 21 Agustus 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI Rate sebesar 6,25%,” ujar Perry di konferensi pers pengumuman hasil RDG BI Periode Agustus 2024 dalam Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Baca Juga: Masih Ada Ruang Buat BI Tahan Suku Bunga di dalam 6,25%, Begini Pertimbangannya
Keputusan mempertahankan BI rate pada level 6,25% ini tetap memperlihatkan konsisten dengan fokus kebijakan moneter yang tersebut pro stability, yaitu sebagai langkah preemptive serta forward looking untuk melakukan konfirmasi kenaikan harga masih terkendali.
“Sehingga, pemuaian masih terkendali di kisaran 2,5±1 pada tahun 2024 ini lalu 2025 tahun depan,” kata Perry.
Fokus kebijakan moneter pada jangka pendek diarahkan untuk menguatkan efektivitas, stabilisasi nilai tukar rupiah kemudian menarik aliran masuk portofolio asing.
Baca Juga: Perry Warjiyo Ungkap Ada Ruang Penurunan BI Rate di tempat Penutup Tahun 2024
Sementara itu, kebijakan makroprudensial kemudian sistem pembayaran masih pro growth untuk memperkuat pertumbuhan kegiatan ekonomi yang tersebut berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk menggerakkan kredit pembiayaan perbankan terhadap dunia usaha kemudian rumah tangga.
“Kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk meningkatkan kekuatan keandalan infrastruktur juga struktur sektor pembayaran dan juga memperluas persetujuan digitalisasi sistem pembayaran,” tandas Perry.
