Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama Pemilihan Kepala Daerah
Jakarta – Menteri Koordinator Area Politik, Hukum, serta Security atau Menkopolhukam Hadi Tjahjanto mengajukan permohonan terhadap pimpinan TNI, kejaksaan, hingga Polri tidak melakukan mutasi jabatan selama pemilihan gubernur pada November 2024 mendatang. Ia menilai, imbauan itu menyangkut masalah pengelolaan anggaran serta penyelesaian sengketa dalam Pilkada.
“Kami mengharapkan terhadap pimpinan TNI, Polri untuk tidaklah merotasi dulu pejabatnya,” kata Hadi ketika Rapat Kerjasama Kesiapan pemilihan kepala daerah dalam Bali, dipantau dari YouTube Kemenkopolhukam, Kamis, 1 Agustus 2024.
Ia mengatakan, lembaga penegak hukum itu diperlukan merawat rencana-rencana yang digunakan dibuat mendekati persiapan Pilkada. Salah satunya ialah rencana anggaran agar bisa saja dikelola dengan baik.
Karena itu, Hadi mengimbau agar sementara waktu tiada ada mutasi jabatan ke TNI serta Polri. Namun, Hadi memohonkan agar pejabat TNI kemudian Polri yang dimaksud memang benar sudah ada waktunya purn tugas sebelum pelaksanaan Pilkada, tiada harus ditunda masa pensiunnya.
“Saya kira Panglima TNI dan juga Kapolri telah merencanakan itu, kecuali yang dimaksud telah pensiun,” ujarnya.
Selain TNI lalu Polri, ia juga mengimbau untuk Kejaksaan Agung agar tiada merotasi jajarannya ke tiap-tiap wilayah. Ia mengungkapkan, Kejaksaan Agung mempunyai peran sebagai Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu di tiap-tiap wilayah Indonesia.
“Akan saya komunikasikan kembali untuk Panglima TNI, Kapolri, lalu Jaksa Agung supaya kekal dipertahankan sampai pemilihan gubernur serentak sekesai,” katanya.
Ia juga mengimbau terhadap pemerintah tempat agar merawat stabilitas wilayah, khususnya dalam bidang politik, hukum, lalu keamanan menjauhi pemilihan gubernur serentak November mendatang. Ia mengajukan permohonan situasi pada area mampu kondusif serta terkendali hingga pemilihan kepala daerah usai.
Termasuk, kata dia, dengan menyiapkan sarana perihal penyelenggaraan pemilihan kepala daerah agar berlangsung sesuai dengan jadwal yang digunakan sudah ada ditetapkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Hadi juga menginstruksikan agar adanya koordinasi antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah.
Akhir Juli 2024 lalu, TNI serta Polri kompak melakukan mutasi jabatan untuk beratus-ratus personelnya. Setidaknya ada 256 perwira besar TNI yang dimaksud dimutasi oleh Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Salah satunya ialah Mayjen Hasan yang sekarang ini dimutasi menjadi Panglima Komando Cadangan Vital Angkatan Darat atau Pangkostrad, menggantikan Letjen Muhammad Saleh Mustafa.
Di tubuh Polri, ada 157 personel kepolisian yang dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Salah satunya adalah Kapolda Jawa Tengah Irjen Ahmad Luthfi yang digunakan dimutasi untuk penugasan di dalam Kementerian Perdagangan.
Artikel ini disadur dari Menkopolhukam Hadi Tjahjanto Wanti-wanti Panglima TNI hingga Kapolri Tak Lakukan Mutasi selama Pilkada
