JAKARTA – Menteri Hukum juga HAM (Menkumham) Supratman Andi Agtas menegaskan telah menyetujui secara resmi hasil Muktamar Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bali yang dimaksud dilaksanakan, beberapa waktu lalu. Hal ini ditegaskan Supratman persoalan ada isu akan adanya muktamar PKB tandingan.
“(Muktamar PKB) kalau bukan salah saya sudah ada tanda tangani,” kata Supratman di dalam Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2024).
Supratman Andi Agtas menegaskan Kemenkumham tidak ada mampu bergabung campur terkait urusan internal partai manapun.
“Prinsipnya bagi kami bukan ada hak, bukan mungkin saja menahan sebuah permohonan ya,” ujarnya.
Mantan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR itu menyatakan beberapa parpol yang telah terjadi melakukan kongres, munas, maupun muktamar seperti PKB, sudah ada ada yang ditandatangani untuk proses pengesahan.
Sebelumnya, banyak fungsionaris DPP PKB berencana mengatur muktamar tandingan pada Jakarta. Rencana Muktamar itu diadakan lantaran Muktamar VI PKB di area Bali dianggap menuai kontroversi.
Sekretaris DPP PKB, Abdul Malik Haramain menyatakan Muktamar PKB di area Bali dijalankan secara tertutup lalu menyalahi prinsip kaidah demokrasi dan juga cacat organisatoris.
“Muktamar PKB dapat mengganggu stabilitas keamanan, ketenangan masyarakat, kemudian wisatawan di tempat seluruh Bali,” ujar Malik di keterangan tertulisnya dikutip, Hari Minggu (25/8/2024).
Ia mengklaim pengumpulan surat dukungan DPC PKB terhadap Muhaimin Iskandar (Cak Imin) untuk menjabat kembali sebagai Ketua Umum PKB diiringi ancaman pemecatan struktural. Atas dasar itu, ia menyatakan Muktamar VI PKB yang tersebut dijalankan pada Bali Nusa Dua Convention Center sesat, tiada demokratis, juga cuma meneguhkan kepentingan syahwat kebijakan pemerintah Cak Imin.
“Mempertimbangkan kebijakan pasukan panel kemudian seruan PBNU untuk tiada menyelenggarakan Muktamar dalam Bali, maka melawan nama DPP kami menyelenggarakan Muktamar pada 2-3 September 2024 di tempat Jakarta,” katanya.
