JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar kemudian Sekjen PKB Muhammad Hasanuddin Wahid tak memenuhi panggilan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) . Rais Syuriyah PBNU, KH Muhammad Cholil Nafis menganggap Cak Imin lalu Hasanuddin Wahid bukan sanggup diajak berkomunikasi.
Hal itu disampaikan Kiai Cholil Nafis sama-sama Ketua PBNU Umarsyah, Wasekjen PBNU M Najib Azca juga Suleman Tanjung di tempat Plaza PBNU, Lantai 1, Ibukota Pusat, Rabu (21/8/2024).
“Kami memutuskan bahwa PKB tidaklah dapat koordinasi dengan PBNU. Tidak sanggup komunikasi dengan PBNU yang dimaksud secara historis (dan dokumentasi) ada hubungan erat dengan PBNU. Hal ini kesimpulan sementara,” ujarnya.
“Kami pasukan yang dibentuk oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sekian kali mengundang, termasuk Ketua Umum PKB. Kami juga mengundang Sekjen PKB serta dua-duanya sama-sama tidaklah hadir. Ya artinya secara kelembagaan kami mengundang untuk silaturrahim,” tuturnya.
Lebih lanjut, Kiai Cholil menyatakan informasi mengenai ketidakhadiran Ketum juga Sekjen PKB akan diserahkan terhadap kelompok panel seperti KH Anwar Iskandar lalu Kiai Amin Said Husni lalu pasca itu akan menjadi langkah PBNU. “Mungkin itu tambahan dari saya,” terangnya
Di samping itu, anggota Tim Panel Pansus bentukan Pleno PBNU, H Umarsyah menyebutkan bahwa pihaknya sudah pernah menunjukkan itikad baik dengan mengundang secara resmi, menyampaikan rencana yang tersebut jelas, dan juga melakukan konfirmasi melalui berbagai dokumen juga informasi.
“Kami kasih kesempatan untuk beliau dengan cara dengan segera bertemu tatap muka. Tapi Alhamdulillah ketidakhadiran beliau ini tentu tiada menyokong upaya konstruktif PBNU untuk melakukan perbaikan dari partai PKB ini. Padahal bukan terlampau banyak hambatan yang akan kami angkat,” katanya.
Lebih lanjut, Umarsyah menyatakan bahwa PBNU berencana fokus pada tiga isu utama. “Yang pertama hambatan kewenangan-kewenangan dari Dewan Syuro (PKB) yang semakin hari semakin menipis, semakin bergeser ke Ketua Umum DPP PKB,” katanya.
Kedua, kata Umarsyah, tentang permusyawaratan yaitu PBNU juga ingin mendalami permasalahan seputar proses permusyawaratan di tempat PKB. Ketiga perihal tata kelola organisasi, hal itu menyangkut Isu terkait tata kelola organisasi PKB.
“Tiga hal ini yang tersebut kita fokus untuk melakukan pendalaman tetapi hari ini,” tutupnya.
