Kilas Balik 28 Tahun Tragedi Kudatuli, Kudeta 27 Juli 1996 dan juga PDI, Siapa Tanggung Jawab?
Jakarta – Pada 28 tahun lalu, berjalan kerusuhan atau dikenal dengan Insiden Kudatuli atau Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli. Tepatnya Hari Sabtu 27 Juli 1996, kerusuhan ini berubah menjadi sejarah kelam di planet urusan politik Indonesia.
Peristiwa itu bermula dari dualisme ke tubuh Partai Demokrasi Nusantara (PDI). Ketua Umum PDI hasil kongres Medan, Soerjadi, menyerbu kemudian menguasai Kantor DPP PDI ke Jalan Diponegoro 58, Jakarta, yang tersebut diduduki Ketua Umum PDI Kongres Surabaya, Megawati Soekarnoputri.
Kronologi mendekati perkembangan Hari Sabtu Kelabu Kudatuli
4 Juni 1996:
Enam belas pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia, dimotori Fatimah Achmad, S.H, yang digunakan berikutnya disebut Komunitas 16, membentuk panitia Kongres PDI. Mereka menggugat musyawarah nasional yang tersebut memilih Megawati sebagai Ketua Umum PDI. Tim ini didukung pemerintah dan juga ABRI.
5 Juni 1996
Kelompok 16 memutuskan menyelenggarakan kongres di dalam Medan. Tim Mega menolak.
19 Juni 1996
Ribuan warga PDI pro-Mega melakukan long march dari Jalan Thamrin ke kantor DPP PDI ke Jalan Diponegoro, Jakarta. Mimbar demokrasi atau rutin disebut mimbar bebas pun dimulai. Mega mengeluarkan Komunitas 16.
20 Juni 1996
Menteri Dalam Negeri Yogie S.M. membuka Kongres PDI pada Medan, Sumatera Utara, dihadiri Panglima ABRI Jenderal Feisal Tanjung. Di Jakarta, massa PDI pro-Mega bentrok dengan aparat keamanan di Gambir.
21 Juni 1996
Megawati menyatakan dirinya masih sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI periode 1993-1998.
22 Juni 1996
Kongres PDI dalam Medan memilih Drs. Soerjadi sebagai ketua umum serta sehari kemudian menunjuk Buttu Hutapea sebagai sekretaris jenderal.
15 Juli 1996
Pertemuan Kepala Staf Sosial Politik ABRI Letjen Syarwan Hamid, Syamsir Siregar (Badan Intelijen ABRI), lalu Asisten Sosial Politik ABRI Soewarno Adiwidjojo mengeksplorasi lalu menyetujui pengambilalihan paksa kantor PDI, pengucuran dana Rupiah 300 juta, lalu penyiapan 500 personel dengan tongkat sebagai senjata.
23 Juli 1996
Kolonel Haryanto, Letkol Budi Purnama, Lukman Mokoginta, serta Sahala Sinaga pada Cibubur membicarakan rencana penyerbuan kantor PDI. Kepada penyidik Markas Besar Kepolisian RI, Lukman mengungkapkan menolak berpartisipasi lalu mengundurkan diri dari operasi itu.
24 Juli 1996
Pertemuan ke Komando Daerah Militer Jaya, yang mana dipimpin Kepala Staf Kodam Jaya Brigjen Susilo Bambang Yudhoyono, dihadiri Brigjen Zacky A. Makarim, Kolonel Haryanto, Kolonel Joko Santoso, lalu Alex Widya Siregar, memutuskan penyerbuan juga pengambilalihan kantor PDI.
25 Juli 199
Presiden Soeharto menerima 11 anggota Dewan Pimpinan Pusat PDI hasil kongres Medan di dalam Bina Graha. Soeharto menyatakan mimbar bebas ke Jalan Diponegoro 58 telah dilakukan disusupi “setan gundul” kemudian harus dihentikan.
27 Juli 1996
PDI pro-kongres Medan mengambil alih paksa kantor PDI pada Jalan Diponegoro 58, Ibukota Pusat. Bentrokan berdarah pecah. Bentrokan itu meluas menjadi kerusuhan pada sebagian Jakarta.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatatkan data 5 penduduk tewas, 149 luka-luka, 23 pendatang hilang, juga 124 khalayak ditahan. Sebanyak 22 bangunan terbakar serta 91 kendaraan bermotor hangus. Kerugian material ditaksir sekitar Simbol Rupiah 100 miliar.
Pemerintah menuding Partai Rakyat Demokratik (PRD) pimpinan Budiman Sudjatmiko sebagai dalang kerusuhan yang digunakan kelak disebut Kudatuli. Sebelum 27 Juli, hampir selama sebulan, aktivis PRD turut mengatur orasi-orasi dalam halaman kantor PDI mengoreksi pemerintahan Orde Baru.
MICHELLE GABRIELA | TAUFIK RUMADAUL
Artikel ini disadur dari Kilas Balik 28 Tahun Tragedi Kudatuli, Kudeta 27 Juli 1996 dan PDI, Siapa Tanggung Jawab?
