Kemarin, masalah penyertaan modal negara hingga kemudahan izin penanaman modal

DKI Jakarta – Sejumlah pemberitaan bidang dunia usaha pada Hari Jumat (5/7/2024) kemarin mulai dari tentang pemberian penyertaan modal negara (PMN) untuk 17 BUMN hingga kemudahan izin pembangunan ekonomi melalui penerbitan nomor induk berjuang (NIB) masih layak dibaca pada Hari Sabtu pagi ini.
Berikut rangkuman beritanya:
Erick Thohir tegaskan PMN bagi 17 BUMN untuk jalani penugasan
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemberian Penyertaan Modal Negara (PMN) terhadap perusahaan plat merah yang digunakan sakit bertujuan untuk menjalani penugasan, menguatkan modal juga restrukturisasi.
Hal ini disampaikan Erick terkait dengan banyaknya respons negatif ketika 17 perusahaan BUMN mendapat suntikan dana PMN baik tunai lalu non tunai tahun anggaran 2024, lantaran beberapa di dalam antaranya terjerat permasalahan keuangan.
Baca berita selengkapnya
Menko Luhut: Penerapan bea masuk tekstil tidaklah untuk serang China
Menteri Koordinator Sektor Kemaritiman kemudian Penanaman Modal Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan rencana Indonesi menerapkan kebijakan pengenaan bea masuk hingga 200 persen terhadap produk-produk tekstil tiada untuk menyerang negara tertentu, khususnya China.
“Jadi kita tiada memiliki target negara tertentu, apalagi China. Semua langkah diambil berdasarkan national interest kita,” ujar Luhut dalam Jakarta, Jumat.
Baca berita selengkapnya
Konstruksi IKN akan dihentikan sementara jelang upacara HUT RI
Kementerian Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Satuan Pekerjaan (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Pusat Kota Nusantara atau IKN mengungkapkan pekerjaan proyek konstruksi dalam IKN akan dihentikan sementara mendekati upacara HUT Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2024.
"Kita estimasi seminggu sebelum upacara (17 Agustus) telah tidaklah ada aktivitas sekalipun ada beberapa pekerjaan minor. Tapi yang mobilisasi, truk serta sebagainya Insya Allah tanggal 10 Agustus telah kita hentikan," ujar Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) Danis Hidayat Sumadilaga ke Jakarta, Jumat.
Baca berita selengkapnya
Hippindo ingin pemerintah bentuk satgas khusus berantas impor ilegal
Himpunan Peritel serta Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesi (Hippindo) menginginkan pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menangani impor ilegal, guna melindungi daya saing sektor ritel.
"Jadi ini memang sebenarnya benar-benar harus pemerintah yang mana memberikan solusi tepat, yaitu dengan cara memproduksi penegakan hukum yang benar kemudian kalau sekarang situasinya lagi urgent. Harus bikin satgas yang fokus pada bagaimana pintu masuk barang-barang ilegal ini bisa jadi ditutup semaksimal mungkin," ujar Sekretaris Jenderal Hippindo.
Baca berita selengkapnya
BKPM: Penerbitan NIB hampir capai 10 jt sejak ada UU Cipta Kerja
Direktur Deregulasi Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM Dendy Apriandi mengutarakan bahwa sejak UU Cipta Kerja diberlakukan jumlah agregat penerbitan nomor induk berupaya (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS) telah terjadi mencapai hampir 10 juta.
“Menariknya, 98 persen dari NIB yang tersebut diterbitkan yang disebutkan adalah milik bisnis mikro, kecil, juga menengah (UMKM),” ujar Dendy, diambil dari keterangan tercatat dalam Jakarta, Jumat.
Baca berita selengkapnya
Artikel ini disadur dari Kemarin, soal penyertaan modal negara hingga kemudahan izin investasi






