Jakarta – Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, selama tak ada pelanggaran yang digunakan dilakukan, komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI kekal layak menyelenggarakan Pilkada. Dia menyampaikan hal itu berkaitan dengan isu ketidaklayakan KPU menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah 2024 sebagai imbas pemberhentian Ketua KPU Hasyim Asy’ari.
“Ya, selama tiada ada yang digunakan dilanggar, ya masih berlanjut sampai sekarang,” ujar Menko Perekonomian itu ketika ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 9 Juli 2024.
Airlangga menegaskan pelanggaran etik yang digunakan direalisasikan Hasyim telah berujung pemberhentian tetap dari jabatan ketua merangkap anggota KPU RI oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP).
Sebelumnya, mantan Menteri Koordinator Area Politik Hukum dan juga Security (Menkopolhukam) Mahfud Md menyoroti kualitas KPU setelahnya DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap terhadap Hasyim terkait dengan tindakan hukum dugaan asusila.Melalui akun X pribadinya, Mahfud menyimpulkan jajaran KPU RI ketika ini tidak ada layak berubah menjadi pelopor Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2024.
Wapres Minta KPU Berbenah untuk Kelancaran Pilkada
Menanggapi kritik Mahfud, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta-minta KPU menguatkan serta membenahi instansi yang dimaksud demi melakukan konfirmasi kelancaran pemilihan kepala daerah 2024 pada November mendatang.
“Saya kira dikuatkan semata KPU yang tersebut ada lalu hal-hal yang dimaksud masih kurang ya dibetulkan gimana, sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan,” kata Wapres di keterang persnya usai meresmikan Jalan Tol Cimanggis-Cibitung di dalam Kota Bogor, Jawa Barat, Selasa, 9 Juli 2024.
Wapres pun mempertimbangkan penambahan anggota KPU setelahnya Hasyim Asy’ari diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Menurut dia, penyelenggaraan pemilihan gubernur 2024 adalah yang digunakan terpenting.
“Kalau perlu ditambah, misalnya, ada yang dimaksud satu mengundurkan diri dari ditambah, tapi dengan apa yang ada menurut saya penyelenggaraan Pilkada-nya tambahan penting saja,” kata Wapres.
Ma’ruf menuturkan KPU merupakan instansi yang bekerja secara tim, tidak perorangan, sehingga ketika ada oknum dari instansi yang dimaksud yang mana tersandung kasus, tiada menyebabkan seluruh lembaga bersalah. “Karena kesulitan pemilihan gubernur kan sudah ada menjadi program nasional dan juga tiada kemungkinan besar membentuk KPU baru,” ujar Ma’ruf.
Dalam kesempatan sebelumnya, Wapres mengkaji perkara dugaan tindakan asusila yang dimaksud terbukti dijalankan oleh Hasyim Asy’ari berubah jadi pelajaran penting untuk memegang moralitas serta integritas.
Wapres menafsirkan dugaan tindakan yang direalisasikan Hasyim menjadi pelajaran penting untuk semua pihak, khususnya yang mana memegang kekuasaan agar tak muncul kembali tindakan tidaklah bermoral yang dimaksud ke lembaga lain.
Pilihan editor: Bawaslu Berharap Tak Ada Putusan Pengadilan di dalam Tengah Tahapan pemilihan kepala daerah 2024, Hal ini Alasannya
Artikel ini disadur dari Kata Airlangga dan Wapres Ma’ruf Amin Soal KPU Usai Pemberhentian Hasyim Asy’ari
