Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran
Jakarta – Menteri Koordinator Lingkup Perekonomian Airlangga Hartarto merayakan hari ulang tahun atau HUT Kemenko Perekonomian di kantornya hari ini. Dalam sambutannya, Airlangga berbagi kisah pada waktu Kemenko Perekonomian sebagai nahkoda perekonomian nasional menghadapi pandemi Covid-19.
Politikus Partai Golkar yang dimaksud memaparkan ada dua langkah yang tersebut akhirnya harus ditempuh untuk mengatasi krisis. “Untuk pertama kali kita melakukan upaya penanganan dengan cara yang dimaksud tidak ada biasa, yaitu mengeluarkan Perpu (Peraturan otoritas Pengganti Undang-Undang) lalu juga melebarkan defisit anggaran,” kata Airlangga pada perayaan HUT Kemenko Perekonomian di dalam kantor Kemenko Perekonomian, Kamis, 25 Juli 2024.
Di ketika itu, Airlangga melanjutkan, Nusantara mampu mendongkrak pertumbuhan perekonomian 7 persen pada satu kuartal. Hal itu terjadi di tahun kedua pasca pandemi. Kini, perkembangan kegiatan ekonomi dijaga pada level 5 persen. Berkaca dari hal itu, Airlangga meyakini perkembangan sektor ekonomi membesar kemungkinan besar untuk diraih.
Covid-19 berjalan di awal pemerintahan Kabinet Indonesia Maju juga jadi pengalaman bagi Kemenko Perekonomian yang mana membawahi 8 kementerian. Pengaruh di beraneka sektor menjadi tantangan luar biasa. “Karena seluruh bola tak punya referensi,” kata Airlangga.
Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara kemudian Ketahanan Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona 2019 resmi diterbitkan pada Maret 2021. Melansir laman resmi Kementerian Keuangan disebutkan kebijakan ini sebagai upaya mitigasi dampak dari pandemi.
Refocusing anggaran diatur dengan defisit yang melampaui 3 persen dari Layanan Domestik Bruto atau Pendapatan Domestik Bruto sampai tahun anggaran 2022. Hal ini dirancang di bentuk acara Pemulihan Kondisi Keuangan Nasional (PEN) untuk mengatasi krisis.
Dari kebijakan tersebut, realisasi defisit APBN 2020 melonjak dari tahun sebelumnya hingga Rupiah 947,6 triliun atau sekitar 6 persen dari PDB. Lonjakan yang disebutkan akibat sisi jumlah total pendapatan yang digunakan merosot lalu dari sisi belanja yang mana naik. Kebijakan pelonggaran defisit yang dimaksud yang hanya sekali berlaku hingga 2022.
Ekonom sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini sempat menyalahkan aturan itu. “Perpu 1 pada 2020 dengan alasan covid adalah kesalahan sejarah langkah APBN, yang digunakan dampaknya mampu sampai 2-3 periode kepresidenan,” kata beliau dikutipkan dari pernyataan resminya pada Rabu, 24 Juli 2024.
Akibatnya, pada waktu ini Indonesi menanggung beban utang super berat. Tahun depan utang jatuh tempo akibat kebijakan pembiayaan yang disebutkan mencapai Simbol Rupiah 800 triliun. Menurut Didik J. Rachbini, bunga yang harus dibayar juga menguras pajak rakyat.
Artikel ini disadur dari Kemenko Perekonomian Rayakan HUT ke-58, Airlangga Curhat Hadapi Pandemi dengan Melebarkan Defisit Anggaran
