JAKARTA – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengawasi Rapat Kesepahaman Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Gedung Sasana Bhakti Praja Kantor Pusat Kemendagri, Selasa (3/9/2024). Dalam kesempatan itu, beliau mengimbau semua pemerintah tempat (pemda) untuk meningkatkan upaya pengendalian kenaikan harga melalui penerapan langkah-langkah strategis dan juga efektif.
“Bagi daerah-daerah yang konsisten inflasinya tinggi harapannya agar melakukan langkah-langkah yang mana tambahan bervariasi,” ujar Yusharto.
Dia mengungkapkan langkah bervariasi yang dimaksud disarankan Kemendagri meliputi pemantauan biaya lalu stok guna menjamin keperluan pokok tersedia, melaksanakan rapat teknis regu pengendali kenaikan harga daerah, lalu menjaga pasokan komponen pokok kemudian barang penting.
Dia pun mengimbau pemda untuk melakukan pencanangan pergerakan menanam, melaksanakan operasi bursa hemat bersatu dinas terkait, melaksanakan sidak di area lingkungan ekonomi lalu distributor agar tidaklah menahan barang, lalu berkoordinasi dengan wilayah penghasil komoditi demi kelancaran pasokan.
Dia juga menekankan pentingnya realisasi Belanja Tak Terduga (BTT) untuk memperkuat pengendalian pemuaian dan juga memberikan bantuan transportasi dari Anggaran Pendapatan dan juga Belanja Daerah (APBD). Di sisi lain, menurut data yang digunakan dihimpun Kemendagri, sejauh ini sudah ada ada 35 area yang digunakan sudah menerapkan langkah-langkah strategis pengendalian inflasi.
Dirinya berharap ke depan jumlah total yang dimaksud akan terus meningkat. “Kami berharap bilangan bulat 35 ini dinaikkan lagi menjadi lebih lanjut berbagai tempat yang dimaksud melakukan kombinasi penyelenggaraan kegiatan untuk penanganan inflasi,” katanya.
Dia juga menyoroti adanya kesenjangan nilai yang masih terjadi pada beberapa wilayah di area Indonesia, teristimewa dalam wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, lalu wilayah timur. Menurutnya, kesenjangan ini memerlukan perhatian serius dari instansi terkait dalam daerah, khususnya Dinas Perdagangan.
Dalam hal ini, ia menekankan agar Dinas Perdagangan di area setiap tempat meningkatkan upaya pemantauan nilai kemudian distribusi barang, dan juga menguatkan komunikasi dengan pemangku kepentingan terkait. Dia melanjutkan, pemantauan yang dimaksud lebih tinggi ketat diperlukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyulut perbedaan nilai hingga mengambil tindakan yang tersebut tepat untuk mengatasinya.
“Untuk itu tetap saja perlu dilaksanakan upaya (pengendalian harga) lalu harapannya melalui instansi yang tersebut ada di dalam area yaitu dinas perdagangan dapat diadakan upaya yang lebih tinggi intens lagi,” imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menghadirkan seluruh pemda untuk berkolaborasi lebih tinggi erat dengan pemerintah pusat guna melakukan pengendalian naiknya harga yang lebih banyak efektif juga efisien. “Dengan sinergi yang mana baik antara pemerintah pusat serta pemerintah daerah, tantangan pengendalian naiknya harga ini dapat diatasi, sehingga permintaan penduduk dapat terpenuhi dengan nilai tukar yang dimaksud merata juga terjangkau,” pungkasnya.
