JAKARTA – Menteri Agama ( Menag) Yaqut Cholil Qoumas mempersilakan Pansus Haji DPR mengungkap temuan abuse of power juga gratifikasi pejabat Kementerian Agama (Kemenag), sehingga ribuan calon jemaah haji mampu dengan segera berangkat ke Tanah Suci. Menag tak mempermasalahkan apabila temuan itu diungkap ke publik.
“Itu telah menjadi materi, biar nanti pansus yang mana akan mengungkapkan. Benar atau bukan itu tidak ranah kita,” kata Menag Yaqut di tempat Kompleks Parlemen, Senayan, Ibukota Indonesia Pusat, Rabu (11/9/2024).
Gus Yaqut, sapaan akrabnya, mempersilakan Pansus Haji DPR untuk membuka temuan tersebut. Ia tak kesulitan bila temuan itu dibuka ke publik. “Kalau pansus menemukan itu, silakan dibuka. Saya persilakan semua,” ucapnya.
Prinsipnya, Gus Yaqut mengklaim, pemerintah ingin menjelaskan secara terang terkait proses haji terhadap publik, bukanlah cuma untuk Pansus Haji DPR.
“Kami di dalam Kemenag, pemerintah ini juga bukan ingin ada yang main-main dengan haji itu. Kalau ada staf saya, ada perangkat ASN pada tempat saya, di tempat Kemenag yang mana terlibat, ya ayo kita tindakan bareng-bareng. Bahkan kalau menterinya terlibat gitu loh. Gitu ya di fraud gitu ya,” katanya.
Menag ingin agar proses di area Pansus Haji DPR mampu berjalan objektif kemudian adil. Dengan demikian, ia berkata, pihaknya dapat menerangkan proses haji secara terbuka ke publik.
“Nah kita juga harus menjelaskan, kami ini pemerintah miliki kewajiban untuk memberikan juga perspektif untuk masyarakat, khususnya para jemaah lalu calon jemaah haji untuk mengetahui bagaimana proses perhajian,” katanya.
Sebelumnya, Pansus Haji DPR menyatakan menemukan sebanyak 3.500 jemaah haji khusus berangkat tanpa antre. Selain itu, merek juga temukan pelaporan data keberangkatan haji khusus melalui sistem Siskohat serta Siskopatuh tidaklah berjalan real-time.
