JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk perkembangan Ibu Perkotaan Nusantara (IKN) mencapai Rp11,2 triliun per Juli 2024.
Menurut Menkeu, realisasi yang disebutkan sudah mencapai 26,4 persen dari pagu anggaran yang dimaksud ditetapkan pemerintah sebesar Rp42,5 triliun untuk 2024.
“Jadi yang baru cair memang benar kelihatannya Rp11,2 triliun untuk yang dimaksud pagu 2024 ini, yang nilainya Rp42,5 triliun. Tapi tidaklah berarti belanjanya nanti semata-mata Rp11,2 triliun, masih akan ada penyerapan kemudian ini biasanya akselerasi untuk pencairan terjadi dalam kuartal III maupun pada kuartal terakhir (2024),” kata Sri Mulyani ketika konferensi pers APBN KiTa Edisi Agustus 2024 di tempat Jakarta, Selasa (13/8/2024).
Sri Mulyani menambahkan, Kementerian Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) sudah ada mempunyai sekitar 108 kontrak pengerjaan senilai Rp84,2 triliun, namun belum semua terealisasi lantaran perjanjian kontraknya per termin.
“Pak Bas (Menteri PUPR Basuki Hadimuljono) menyatakan ada 108 paket nilainya Rp84,2 triliun. Sudah dikontrakkan. Nah dikontrakkan tidak berarti uangnya sudah ada pergi dari lantaran merekan have to deliver baru kita pay atau ada perjanjian kontraknya per termin,” jelas Menkeu.
Secara rinci realisasi anggaran IKN ini terbagi dua yakni untuk klaster infrastruktur lalu non infrastruktur. Realisasi klaster infrastruktur sebesar Rp9,0 triliun dari Pagu Rp39,3 triliun dipergunakan untuk berbagai aspek.
Realisasi anggaran itu digunakan untuk penyelenggaraan gedung di dalam kawasan Istana Negara, Kawasan Kemenko lalu Kementerian lain juga gedung Otorita IKN (OIKN). Pembangunan tower rusun ASN kemudian Hankam, rumah tapak menteri, juga rumah sakit IKN.
Pembangunan Jalan Tol IKN, jalan juga jembatan IKN, serta Bandara VVIP, Acara pemetaan, pemantauan lalu evaluasi: Penataan dan juga Penyempurnaan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP, juga Pengendalian Banjir IKN.
“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja VVIP, jalan tol IKN, jembatan IKN yang tersebut kemarin beberapa mulai berfungsi, tapi beberapa perlu disempurnakan. Kemudian prasarana air. Akan ada 22 embung sebagai tampungan air juga akan dinaikkan menjadi 30, bahkan jadi 60,” ucap Bendahara Negara itu.
Sementara, untuk klaster non infrastruktur tercatat Rp2,2 triliun dari pagu anggaran yang tersebut sebesar Rp3,3 triliun. Anggaran yang disebutkan digunakan untuk perencanaan, koordinasi serta penyiapan pemindahan. Kemudian, penawaran hingga sosialisasi IKN. Kegiatan pemetaan, pemantauan serta evaluasi, dukungan pengamanan POLRI, Operasional OIKN.
