Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan penundaan rencana pemindahan kantor pemerintahan ke Ibu Pusat Kota Negara (IKN) Nusantara yang tersebut semula direncanakan pada bulan Juli 2024.
Penundaan ini disebabkan oleh kesiapan infrastruktur yang masih belum memadai.
Jokowi menekankan bahwa tindakan untuk pindah tergantung pada progres penyelenggaraan infrastruktur ke lapangan, di antaranya ketersediaan air juga listrik.
“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya telah siap belum? Kalau siap, pindah,” ujar Jokowi di pernyataan pers dalam Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024.
Meskipun kantor Presiden di dalam IKN sudah ada siap, namun infrastruktur penunjang seperti air lalu listrik masih bermetamorfosis menjadi perhatian utama. Jokowi menyatakan telah dilakukan menerima laporan dari Menteri Pekerjaan Umum serta Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono terkait progres pembangunan, namun masih ada yang tersebut wajib diselesaikan.
Pernyataan ini merupakan kebalikan dari optimisme Jokowi sebelumnya yang mengharapkan kantor Presiden dapat beroperasi ke IKN pada bulan Juli setelahnya pasokan air baku tersedia. Namun, pada waktu ini masih ada penantian terkait kesiapan infrastruktur yang digunakan berubah menjadi persyaratan mutlak sebelum pemindahan yang disebutkan dapat dilaksanakan.
Apa Saja Fasilitas IKN?
Ibu Perkotaan Negara (IKN) Nusantara, yang tersebut berlokasi dalam Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, merupakan proyek megapemerintahan yang tersebut dirancang untuk berubah jadi pusat administrasi dan juga kegiatan penting bagi negara.
Dalam perencanaannya, IKN tidaklah semata-mata memulai pembangunan infrastruktur dasar yang digunakan kokoh, tetapi juga menyediakan beragam sarana modern untuk membantu kegiatan administratif juga hidup penduduk dalam kawasan ini.
Menurut informasi dari portal resmi IKN, total luas kawasan Ibu Daerah Perkotaan Negara mencakup lebih lanjut dari 100 hektar. Dari luas tersebut, sekitar 8% digunakan untuk bangunan, sementara 92 persen sisanya ditata sebagai ruang terbuka hijau. Fasilitas utama yang dimaksud ada di dalam IKN antara lain adalah sebagai berikut.
- Istana Kepresidenan: Berbentuk burung Garuda yang digunakan sedang mengepakkan sayapnya, merupakan ikon utama yang dirancang oleh Nyoman Nuarta.
- Kantor Presiden: Dikenal dengan nama Istana Garuda, berdiri tegak pada tempat tertinggi di kawasan dengan luas site dibangun mencapai 3.5 hektar.
- Kantor Sekretariat Presiden serta Staf Khusus: Bangunan ini berubah menjadi pusat koordinasi administratif bagi presiden kemudian timnya.
- Paviliun Presiden lalu Wisma Negara: Menyediakan prasarana penginapan kemudian penghadapan penting bagi kepala negara.
- Masjid: Fasilitas ibadah yang digunakan memenuhi keperluan spiritual penghuni serta pengunjung IKN.
- Museum/Edukasi: Memamerkan kekayaan budaya dan juga sejarah Indonesia.
- Botanical Garden: Taman botani yang dimaksud memelihara keanekaragaman flora lokal.
- Bangunan Pendukung Lainnya: Termasuk lapangan upacara, bangunan pendukung administratif, dan juga infrastruktur rakyat lainnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara kemudian Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Abdullah Azwar Anas, mengumumkan bahwa skema untuk memindahkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) ke Ibu Daerah Perkotaan Negara (IKN) Nusantara telah lama disiapkan.
Melalui akun media sosial Instagramnya Suharso Monoarfa mengungkapkan rencana untuk menempatkan 16.990 PNS pada 211 tower apartemen dengan total kapasitas 11.619 unit.
Selain hunian, pemerintah juga akan memberikan tunjangan dan juga infrastruktur lain yang digunakan disesuaikan dengan keinginan tiap-tiap PNS, di antaranya biaya perjalanan lalu penyesuaian infrastruktur yang fleksibel.
Presiden Jokowi yang digunakan kecewa dengan progres perkembangan IKN meminta-minta dua petinggi Otorita Ibu Perkotaan Nusantara, Bambang Susantono kemudian Dhony Rahajoe, mundur.
“Hunian atau infrastruktur rumah dinas di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. ASN, TNI, Polri akan diberi tunjangan kemahalan, biaya pindah sesuai aturan yang berlaku, dan juga flexible facility arrangement yang dimaksud disesuaikan dengan keperluan tiap ASN,” tulis Suharso di unggahannya.
Proses pemindahan ini juga mencakup dukungan biaya perjalanan untuk pasangan PNS, dua anak, juga satu pekerja rumah tangga (PRT), menunjukkan komitmen pemerintah pada memfasilitasi relokasi yang digunakan lancar dan juga sesuai dengan aturan yang mana berlaku.
Artikel ini disadur dari Jokowi Tunda Pindah Kantor ke IKN Juli, Apa Fasilitas yang Baru Terbangun di IKN?
