JAKARTA – Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ariyo D.P. Irhamna mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya warisan buruk ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.
Hal yang disebutkan lantaran ada kewajiban pembayaran utang yang tersebut jatuh tempo sebesar Rp775 triliun pada 2025, kian mempersempit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo.
“Ini alert untuk pemerintah, untuk belanja pembayaran bunga utangnya ini sudah ada lebih banyak besar dibandingkan belanja pegawai sejak 2022. Nah hal ini juga yang tersebut menciptakan ruang fiskal untuk 2025 ini semakin terbatas untuk hasil pemerintahan yang mana baru kemudian menjadi warisan yang dimaksud buruk dari kepemimpinan Pak Jokowi untuk kepemimpinan Pak Prabowo,” ungkap Ariyo di diskusi umum Indef, Hari Minggu (18/8/2024).
Dalam rencana belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2025 untuk kategori jenis, lanjut Ariyo, pembayaran bunga utang mencapai Rp5,5 triliun atau kedua teratas pasca belanja lalu lain-lain sebesar Rp6,3 triliun.
Ariyo menyebut, proporsi tingginya pembayaran beban utang di area berhadapan dengan belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, bahkan sudah ada terjadi sejak 2022.
Adapun sempitnya ruang fiskal juga tercermin dari penurunan alokasi belanja pemerintah untuk belanja kementerian/lembaga (KL). Hal itu berbanding terbalik dengan peningkatan alokasi belanja pemerintah untuk sektor non-KL.
“Ini menunjukkan ruang fiskal yang tersebut semakin terbatas akibat pembayaran utang semakin besar. Kenaikan alokasi belanja non-KL dialokasikan untuk pembayaran utang,” kata Ariyo.
Menurut Ariyo, tingginya utang menyebabkan pemerintah tampak kebingungan di menetapkan alokasi anggaran inisiatif prioritas, seperti proses pengolahan lebih lanjut serta infrastruktur. Hasilnya, anggaran kementerian lalu lembaga yang terkait dengan proses lanjut dan juga infrastruktur mengalami penurunan pada RAPBN 2025.
Sementara itu, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Riza Annisa Pujarama mengatakan, RAPBN 2025 tidaklah berbeda dengan pandangan APBN 2024.
