Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyetujui pembentukan badan pengelolaan kakao kemudian kelapa digabung dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengonfirmasi hal ini usai rapat internal ke Istana Kepresidenan Ibukota Indonesia pada Rabu, 10 Juli 2024.
Zulhas menjelaskan alasan penyatuan lembaga pengelolaan kakao juga kelapa dengan sawit adalah untuk pembibitan hingga riset. “Untuk subsidi silang. Paling kurang untuk pengembangan bibitnya. Mungkin nanti ada risetnya, tapi itu digabungkan ke BPDPKS sawit,” kata Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini usai rapat.
Ia mencatatkan dana pengelolaan BPDPKS Rp50 triliun rata-rata per tahun. Menurut beliau pungutan ekspor bagi kakao serta kelapa tiada akan ditagih lagi setelahnya digabung dengan BPDPKS.
Selama ini BPDPKS bekerja di bidang pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit yang tersebut berada di bawah kemudian bertanggung jawab untuk Menteri Keuangan. BPDPKS bertugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit sesuai dengan kebijakan yang mana ditetapkan komite pengarah dengan memperhatikan inisiatif pemerintah.
Adapun komite pengarah dimaksud terdiri dari 8 (delapan) kementerian, yakni Kementerian Koordinator Lingkup Perekonomian (Ketua), Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Energi dan juga Narasumber Daya Mineral, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, lalu Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, Indonesi memproduksi biji kakao seberat 641,7 ribu ton sepanjang 2023. Volume ini turun 1,36 persen jika dibandingkan tahun sebelumnya (year-on-year/yoy). Adapun kakao Tanah Air paling banyak dihasilkan oleh provinsi-provinsi dalam Pulau Sulawesi dan juga Sumatera.
Indonesia pada tahun 2020, memperoleh predikat sebagai produsen kakao terbesar ketiga di dalam dunia, belaka terpaut oleh Pantai Gading kemudian Ghana kemudian melampaui Nigeria dan juga Kamerun yang dimaksud menduduki peringkat ke-4 serta ke-5.
Sementara pada tahun 2022, Nusantara mampu memproduksi kelapa sejumlah 17.190.327 ton atau setara dengan 27% produksi kelapa dunia. Sementara sisi ekspor, pada tahun 2023 Nusantara dapat mengekspor kelapa lalu turunannya sebesar US$1,5 miliar.
Di sisi ekspor, pada tahun 2023 Nusantara dapat mengekspor kelapa dan juga turunannya sebesar USD1,5 miliar.
: Jokowi Kumpulkan Menteri di dalam Istana, Zulhas: Bahas Pembentukan Badan Pengelola Kakao
Artikel ini disadur dari Jokowi Gabungkan Badan Pengelolaan Kakao dan Kelapa dengan Sawit
