JAKARTA – Calon Wali Daerah Perkotaan Tangerang Selatan (Tangsel) Ahmad Riza Patria disebut mundur dari pencalonannya pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tangerang Selatan 2024. Pengunduran dirinya dibenarkan Partai Demokrat sebagai salah satu pengusung pasangan Ahmad Riza Patria-Marshel Widianto di dalam Pilwakot Tangsel 2024.
“Informasi mundurnya Pak Ariza Patria pada kontestasi pemilihan gubernur Tangsel ini benar,” ujar Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani pada keterangannya, Rabu (28/8/2024).
Demokrat sekarang ini mengusung pasangan Benyamin Davnie yang merupakan calon petahana sebagai Cawalkot. Ia akan dipasangkan dengan Pilar Saga.
Baca Juga: Ahmad Riza Patria-Marshel Rontok di tempat Tangsel, PKS dan juga Demokrat Cabut Bantuan
Selain Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menarik dukungan terhadap pasangan Riza Patria-Marshel Widianto. PKS sekarang berencana mengusung Ruhama-Shinta.
Profil lalu Harta Kekayaan
Ahmad Riza Patria lahir dalam Banjarmasin 17 Desember 1969. Pria yang digunakan akrab disapa Ariza ini merupakan manusia sudah malang melintang di dalam dunia politik. Ayahnya, Amidhan Shaberah, merupakan pribadi ulama kemudian tokoh Majelis Ulama Indonesia.
Riza berpartisipasi di berbagai organisasi termasuk menjadi Ketua OSIS di dalam SMA Islam Al-Azhar Jakarta. Setelah lulus dari bangku sekolah, ia melanjutkan pendidikannya ke ISTN DKI Jakarta pada tahun 1997 dengan jurusan Teknik Sipil. Dia kemudian mengambil acara Master in Business Administration di dalam Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 2008.
Riza mengawali kariernya sebagai orang wirausaha. Ia pernah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Gala Ariatama lalu Kepala Korporasi Ray White Casablanca. Tak cuma itu, Riza juga pernah menjabat sebagai Komisaris PT Indoproperti Galaraytama pada tahun 2001.
Kariernya di dalam dunia urusan politik dimulai pada waktu bergabung dengan Partai Gerindra. Ia pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama dua periode, Pada 2014 hingga 2019, Riza menjabat sebagai duta ketua Komisi II DPR.
