Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Memberikan Tekanan
Jakarta – Ekonom senior Faisal Basri mengkritisi rencana pemerintah yang tersebut mewajibkan asuransi kendaraan bermotor melalui skema third party liability (TPL). Menurut Faisal, pemerintah akan kesulitan menerapkan kebijakan tersebut. Pasalnya, kata Faisal asuransi kendaraan bermotor tidak ada bisa jadi bersifat wajib lalu mengikat bagi masyarakat. Faisal menjelaskan, hingga pada waktu ini kesadaraan masyarakat Negara Indonesia untuk mengasuransikan kendaraan bermotor masih berada di dalam level kelas menengah atas.
Faisal menegaskan, di dalam daerah-daerah, warga tiada memikirkan asuransi kendaraan oleh sebab itu ada keinginan lebih tinggi mendesak seperti konsumsi untuk pangan. “Kenapa harus diwajibkan kalau khalayak merasa tidaklah ada risikonya. Ini adalah akan kesulitan oleh sebab itu ke pedesaan misalnya tiada ada risikonya. Jadi kalau diwajibkan, ini berkemungkinan meningkatkan inflasi,” ujar Faisal ketika ditemui usai berubah menjadi pembicara ke forum non-bank financial di Jakarta, Hari Jumat 26 Juli 2024.
Faisal menambahkan, kebijakan yang disebutkan tidak ada harus dieksekusi pada waktu dekat. Menurutnya tak semua negara berhasil meningkatkan sektor bidang keuangan dari penerapan wajib asuransi kendaraan bermotor.
Menurut Faisal, seharus pemerintah memperbaiki sistem keamanan lapangan usaha sektor keuangan. Sehingga berikutnya dapat memulai peningkatan partisipasi komunitas di berasuransi. “Tapi ini langkah yang digunakan harus diiringi juga dengan perbaikan ekonomi. Bagaimana bisa jadi kalau pertumbuhan kegiatan ekonomi mentok di dalam 5 persen saja,” ujarnya.
Diwawancarai terpisah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, serta Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono mengakui hal tersebut. Ogi mengungkapkan rendahnya partisipasi komunitas untuk terlibat di asuransi dipicu sebab minimnya pengetahuan akan pentingnya asuransi.
“Tanpa literasi pemukim tiada tahu kebutuhannya atau apa. Jadi kalau itu literasi dapat dilaksanakan dan juga permintaan itu akan muncul. Kalau saya tidak ada punya barang asuransi, maka saya akan berisiko lebih. Itu yang tersebut edukasi itu yang tersebut harus terus-menerus dilakukan,” katanya.
Ogi mengutarakan pada waktu ini paradigma mengenai asuransi wajib diubah. Dia menilai, kesadaran penduduk terhadap item jasa keuangan tidak ada bisa jadi direalisasikan secara instan. “Makanya campaign untuk asuransi kita ubah, kalau dulu mari berasuransi, sekarang itu pahami, paham dulu, baru miliki,” katanya.
Pilihan editor: Jokowi Sebut Belum Ada Kepastian masalah Wajib Asuransi Kendaraan
Artikel ini disadur dari Ekonom Kritik Rencana Wajib Asuransi Kendaraan Bermotor: Ada Kebutuhan Lebih Mendesak
