JAKARTA – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyangkal isu mengenai jatah kursi menteri di tempat pemerintah Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka dengan aturan meninggalkan Anies Baswedan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Juru Bicara DPP PKS Ahmad Fathul Bari mengatakan, apabila memang benar ada tawaran kursi menteri, maka PKS sejak awal tiada akan mendeklarasikan Anies dalam pemilihan kepala daerah 2024.
“Enggak. Kalau dijanjikan kursi menteri dari awal kita sudah ada mendukung yang dimaksud lain,” ucap Ahmad di acara Rakyat Bersuara dalam iNews, Selasa (3/9/2024).
Dia mengatakan, awal pendeklarasian Anies yang disebutkan merupakan beberapa aspirasi yang digunakan ada dalam struktur bawah. “Kita mendeklarasikan Anies Baswedan pada tanggal 25 Juni serta itu kita proses mulai dari bawah. Hampir semua proses Pemilihan Kepala Daerah di area PKS itu, itu kita sangat menghormati aspirasi struktur yang ada di area bawah,” katanya.
“Karena memang benar begitu cara pengambilan kebijakan kita, lalu akhirnya nanti dibahas pada tingkat DPP,” sambungnya yang dimaksud juga menjabat Wakil Sekretaris Jenderal ini.
Dalam proses tersebut, kata dia, PKS telah terjadi memberikan batas waktu terhadap Anies untuk mencari rekan koalisi di tempat pemilihan gubernur 2024. Namun hingga batas waktu yang tersebut telah lama ditentukan, Anies tak kunjung dapat rekan koalisi.
“Dan dari proses yang dimaksud ada 25 Juni sampai 4 Agustus, pimpinan mengambil juga alternatif untuk menyebabkan langkah selanjutnya ketika belum ada kepastian apakah Anies ini pertama mampu berlayar, yang kedua juga bisa jadi mengusung calon yang tersebut kita usulkan Anies-Sohibul Iman. Maka diberikan deadline serta deadline ini ada,” bebernya.
“Dan akhirnya ketika sudah ada bukan bisa jadi berlayar, juga yang mana kedua juga Anies belum dapat berlayar dan juga bukan mengusung sama-sama Sohibul Iman ya makanya dibuatlah langkah alternatif yang tersebut lain,” tandasnya.
