Jakarta – Komisi Pemilihan Umum akan menyusun linimasa produksi yang tersebut harus dipatuhi vendor percetakan surat pengumuman pilkada. Tujuannya agar logistik pemilu untuk wilayah yang tersebut sulit dijangkau dapat sampai tepat waktu.
“Pada tahap produksi logistik, KPU menyusun timeline produksi yang tersebut akan dilaksanakan oleh penyedia untuk wilayah prioritas yang lokasinya terjauh dari percetakan,” kata Komisioner KPU RI, Yulianto Sudrajat, ketika dihubungi Tempo, Senin, 15 Juli 2024.
Yulianto menyatakan garis waktu produksi ini juga bertujuan untuk memitigasi muncul kekurangan atau kerusakan logistik sewaktu di tahapan distribusi.
Ia mengakui KPU menemukan sejumlah kendala di distribusi logistik mulai dari aspek cuaca, status geografis, lalu ketersediaan moda transportasi. Kendala khususnya dijumpai pada wilayah 5T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, Terlama, dan juga Tersulit).
KPU, kata dia, membutuhkan dukungan pengaplikasian pesawat udara, helikopter, speedboat, atau alat angkut lain yang digunakan mampu menembus medan berat.
“Yang semuanya kadang juga sangat bergantung pada cuaca. Maka dari itu, KPU terus bekerja sejenis dengan kementerian juga lembaga lain untuk membantu distribusi logistik. Misalnya, bekerja sejenis dengan TNI-Polri, Kementerian Perhubungan, serta pemerintah daerah,” tuturnya.
Saat ini KPU berada dalam menggodok beleid yang dimaksud akan mengatur tata kelola pengadaan dan juga distribusi logistik pemilihan kepala area serentak. Hari Jumat kemarin, KPU sudah pernah mengadakan uji rakyat terhadap rancangan Peraturan KPU tentang perlengkapan pemungutan pengumuman juga dukungan perlengkapan lainnya untuk Pilkada.
Yulianto memaparkan regulasi ini harus segera diterbitkan agar KPU area cukup waktu mempersiapkan tahapan pilkada. Aturan kemudian tahapan spesifik alur logistik akan mengantisipasi PKPU ini terbit.
“Proses logistik ini dimulai dari merencanakan, pengadaan, kemudian distribusi sampai pada hari H,” kata Yulianto pada gedung KPU, Jumat, 12 Juli 2024.
Menurut Yulianto, spesifikasi logistik di pemilihan gubernur 2024 akan mirip dengan spesifikasi logistik yang dimaksud digunakan pada Pemilihan Umum 2024. Sehingga tantangan terberat pelopor bukanlah pada spesifikasi logistik, melainkan serangkaian distribusi logistik ke setiap daerah.
“Seperti diketahui kemarin hampir 800 ribuan TPS, ya, dalam hari yang identik harus sampai tepat waktu dengan situasi keadaan geografi yang digunakan sangat beragam,” ujar Yulianto, “Proses distribusi yang tersebut kami laksanakan berjenjang, dari mulai KPU Pusat, kemudian turun dengan segera ke KPU kabupaten-kota. KPU kabupaten-kota harus mendistribusikan ke kecamatan lebih tinggi dahulu, kemudian ke desa sampai ke TPS.”
Sesuai jadwal, pemungutan pendapat pada pilkada serentak 2024 akan dilakukan pada 27 November mendatang. Saat ini KPU sedang memverifikasi dukungan calon perseorangan.
CICILIA OCHA
Artikel ini disadur dari Antisipasi Surat Suara Molor, KPU Buat LInimasa Produksi Logistik Pemilu
