JAKARTA – Komisi VI DPR menetapkan anggaran Kementerian Investasi/Badan Penanaman Modal (BKPM) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp681,88 miliar. Jumlah yang disebutkan tiada mengalami kenaikan dari usulan anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 sebesar Rp1,57 triliun.
Wakil Ketua Komisi VI DPR Martin Manurung memohonkan Kementerian Investasi/BKPM segera menyusun detail alokasi anggaran yang mana diterima agar dapat disahkan melalui sidang paripurna pada 19 September mendatang.
“Komisi VI menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi/BKPM tahun 2025 Rp681.880.285. Agar segera disampaikan penyesuaian rincian anggaran per acara paling lambat tanggal 12 September 2024,” ucapannya di Raker dengan Kementerian Pengembangan Usaha BKPM, Kamis (12/9/2024).
Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani di rapat menjabarkan dengan tidak ada adanya kenaikan anggaran tahun 2025 itu akan berdampak pada pencapaian target-target kerja eksekutif yang mana akan terkoreksi. Misalnnya target menarik penanaman modal sebesar Rp1.905 triliun.
“Harapan kami memang sebenarnya anggaran itu sanggup ditingkatkan, dari Rp681 miliar, ditambah Rp800 miliar. Sehingga kedepannya target yang dimaksud dicanangkan Rp1.905 triliun dapat kami capai,” ujarnya.
Lewat penurunan anggaran tersebut, Rosan mengungkapkan pihaknya akan melakukan review ulang berhadapan dengan target-target yang besar juga disesuaikan dengan kapasitas anggaran yang digunakan dimiliki Kementerian Investasi/BKPM.
“Memang kami akan mencoba dengan anggaran yang tersebut ada ini, kami akan mereview ulang, juga tetap memperlihatkan berjuang maksimal mungkin saja mencapai program-program pemerintah. Tentu yang kami ungkapkan adalah, penyerapan tenaga kerja yang terdampak (dari penurunan anggaran),” tambahnya.
Rosan menambahkan, alokasi anggaran Tahun 2025 itu akan digunakan untuk Proyek Bantuan Manajemen sebesar Rp359,48 miliar, lalu Rencana Penanaman Modal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp322,39 miliar.
