JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum lalu Perumahan Rakyat (PUPR) menjelaskan masalah pagu anggaran indikatif dipangkas menjadi Rp75,63 triliun pada 2025. Skor yang dimaksud turun tajam dibandingkan pagu anggaran tahun ini sebesar Rp146,98 triliun.
Penurunan pagu anggaran yang dimaksud menurutnya hal yang dimaksud biasa pada transisi pemerintahan. Basuki menyinggung masalah pagu anggaran PUPR pada 2015 lalu atau tahun pertama Jokowi juga hanya sekali Rp75 triliun.
“Itu kan seperti persis pada ketika Pak Jokowi masuk ke pemerintahan. Itu tahun 2014, saya kan membuka file-nya, itu ya Rp75 triliun. Jadi itu yang mana memberi ruang fiskal untuk Presiden terpilih untuk mengalokasikan,” kata Basuki pada waktu ditemui di tempat kantornya, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: Anggaran Pembangunan IKN dalam 2025 Hanya Rp143 Miliar, Kok Bisa?
Menurut beliau penurunan pagu anggaran Kementerian pada masa transisi pemerintahan itu memang sebenarnya sengaja dijalankan oleh pemerintahan untuk memberikan ruang fiskal yang dimaksud lebih banyak luas untuk Presiden lalu Wakil Presiden terpilih mulai menjalankan acara prioritasnya.
Meski demikian, Basuki mengungkapkan anggaran Rp75,63 triliun tahun 2025 yang dimaksud masih merupakan pagu indikatif. Sehingga masih ada kemungkinan anggaran yang dimaksud mampu ditambah, tergantung arah inisiatif presiden terpilih Prabowo – Gibran.
“Itu kan baru pagu indikatif, belum final. Itu baru pagu indikatif, tiga menteri itu Bappenas, Kemenkeu, serta Badan Anggaran itu kan Rp75 triliun. Padahal masih ada ruang fiskal lagi yang dimaksud disiapkan oleh Menteri Keuangan untuk Presiden terpilih memprioritaskan program-program,” tambahnya.
Sebelumnya, Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah menjelaskan pagu indikatif Rp75,63 triliun tahun 2025 akan dialokasikan untuk beberapa kegiatan pembangunan. Misalnya untuk mengembangkan konektivitas jaringan jalan yang tersebut tersebar di area seluruh Indonesia. Pembangunan jalan nasional pada tahun 2025 ditargetkan 128,1 km yang mana tersebar dalam seluruh Indonesia.
Sedangkan lewat anggaran tersebut, perkembangan jalan tol akan sangat jauh lebih lanjut kecil dari apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2025 pengerjaan jalan tol yang mana dilaksanakan menggunakan APBN totalnya belaka 4,83 km saja. Sebab menurutnya, peran pemerintahan akan lebih tinggi berbagai ada dukungan proses pembuatan yang dimaksud akan dikerjasamakan dengan badan usaha.
Selain itu, Ditjen Bina Marga yang mana membidangi urusan konektivitas jalan serta jembatan juga akan menggunakan anggaran untuk kegiatan preservasi juga pembangunan jembatan.
