Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Komunitas Sipil?
Jakarta – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta atau DP IMM DIY menyatakan bahwa Muhammadiyah justru akan memperparah krisis lingkungan yang tersebut berimbas pada krisis sosial jikalau menerima tawaran yang disebutkan pengelolaan tambang
“Kami merekomendasikan Muhammadiyah untuk segera menyatakan penolakan terhadap pemberian konsesi pertambangan yang digunakan jelas-jelas akan menambah masa berlaku krisis sosial-ekologis kemudian berdampak buruk pada warga yang dimaksud terkena dampak segera dari tambang batu bara,” demikian bunyi poin ketiga sikap DPD IMM DIY yang dirilis pada 28 Juni 2024.
IMM DIY pun mendesak pemerintah untuk mencabut aturan yang dimaksud memungkinkan organisasi massa atau ormas keagamaan mengurus tambang pada Indonesia.
“Aturan ini bertentangan dengan regulasi pada atasnya serta sarat dengan kepentingan kebijakan pemerintah transaksional,” bunyi poin kesatu sikap DPD IMM DIY. Selain itu, DPD IMM DIY menolak kelanjutan aktivitas tambang ekstraktif pada Tanah Air dan juga mendesak Muhammadiyah untuk turut juga pada upaya pemulihan lingkungan hidup.
Namun, pada Rabu, 24 Juli 2024, Ketua PP Muhammadiyah Anwar Abbas blak-blakan menjelaskan alasan pihaknya menerima izin tambang.
Salah satunya, kata Anwar, agar Muhammadiyah mampu menjalankan tambang dengan baik kemudian benar, sesuai dengan yang dimaksud nilai-nilai dari ajaran agama. “Semestinya ormas keagamaan ini diberi kesempatan mengurus tambang. Agamanya dibawa di rute pengolahan tambang,” kata beliau pada waktu dihubungi pada Rabu malam, 24 Juli 2024.
Ia memastikan, pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan akan segera berbeda dengan tambang yang dimaksud dikelola para kapital. Sebab, nilai-nilai dari ajaran agama, seperti kebersamaan maupun saling memedulikan itu harus ditumbuhkembangkan oleh ormas-ormas keagamaan.
Sementara itu, penolakan juga muncul dari Pimpinan Pusat Aisyiyah yang tersebut masih berharap para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum pertandingan yang mana akan digelar
Pimpinan Pusat Aisyiyah masih berharap ada keajaiban para pimpinan Muhammadiyah memutuskan tak menerima izin tambang pada forum reuni yang tersebut akan diselenggarakan pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024 di dalam Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.
“Yang penting bahwa mari berharap semoga masih ada keajaiban bahwa besok atau lusa itu para pimpinan tidak ada menerima tambang untuk Muhammadiyah juga menyampaikan terima kasih untuk pemerintah,” upcap Hening Parlan di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat, 26 Juli 2024.
Aksi Muhammadiyah Harus Berani Menolak Konsesi Tambang
Bertepatan dengan PP Muhammadiyah menyelenggarakan Konsolidasi Nasional guna memutuskan penerimaan atau penolakan pengelolaan perusahaan tambang di dalam Indonesia, pada Sabtu-Minggu, 27-28 Juli 2024.
Koalisi rakyat sipil, akademisi, aktivis juga siswa pada Yogyakarta yang dimaksud tergabung pada Diskusi Cik Di Tiro lalu Jaringan Gugat Demokrasi (JAGAD) mengadakan aksi simbolis untuk mendesak PP Muhammadiyah agar menolak tawaran menjalankan bidang usaha tambang di Indonesia, pada Sabtu, 27 Juli 2024 pada Universitas Aisyiyah (UNISA) Yogyakarta.
Dilansir dari rilis pers aksi tersebut, jaringan penduduk sipil dalam Yogyakarta menegaskan bahwa ormas keagamaan tidaklah boleh terlibat di usaha tambang. Pemberian izin bidang usaha tambang oleh pemerintah akan menjerumuskan ormas keagamaan ke pada lumpur dosa ekologis oleh sebab itu praktik perusahaan tambang pada waktu ini dilaksanakan dengan ugal-ugalan lalu bukan berkelanjutan.
Sana Ullaili dari SP Kinasih memaparkan banyak dari korban pertambangan adalah anggota atau simpatisan ormas keagamaan. Mereka inilah yang digunakan seharusnya dipikirkan serta dilindungi hak-haknya.
“Memang, jikapun ditolak ormas keagamaan, wilayah izin perniagaan pertambangan (WIUP) kemungkinan tetap akan dioperasikan oleh pebisnis tambang yang digunakan mampu jadi lebih banyak merusak. Atas dilema ini, seharusnya ormas sangat sederhana mengambil sikap, yakni sama-sama penduduk menolak dan juga mengharamkan segala bentuk perusakan,” kata Sana, dikutipkan dari rilis pers aksi tersebut.
MICHELLE GABRIELA | ANGELINA TIARA P
Artikel ini disadur dari Akhirnya Muhammadiyah Ambil Konsesi Izin Tambang, Apa Kata DPD IMM DIY, PP Aisyiyah, Koalisi Masyarakat Sipil?
