JAKARTA – Pusat Kajian Otonomi Daerah (Puskod) Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia (UKI) Ibukota Indonesia bekerja mirip Ikatan Alumni UKI mengatur diskusi masyarakat dan juga peluncuran buku berjudul “Dispatches From Aceh , Conflict Resolution of Aceh 2002-2006. Kegiatan yang disebutkan dijalankan di tempat Kampus Pascasarjana UKI, Salemba, DKI Jakarta Pusat.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Hendri Jayadi Pandiangan mengungkapkan publikasi hasil kajian pada buku ini merupakan bentuk pengujian lembaga pendidikan hukum berdasarkan pengalaman lapangan kemudian di krisis-krisis besar kemamusiaan.
Dia mengumumkan sekolah hukum perlu memampukan warga hukum untuk mampu mengatur pola-pola pengakuan hukum pada rakyat yang mana berkonflik.
“Dalam proses pendampingan hukum lalu advokasi publik, perlu melakukan beberapa upaya khusus untuk membuka komunikasi dengan berbagai pihak, yang mana menjadi inti resolusi konflik,” ujar Hendri, Selasa (27/8/2024).
Hendri menyatakan proses komunikasi ini dikuatkan dengan peran tahanan urusan politik (tapol) lalu narapidana kebijakan pemerintah (napol) juga keluarganya. Dia berharap proses komunikasi yang dimaksud dapat mengetuk pintu hati para penggiat perdamaian.
Wakil Ketua PUSKOD FH UKI, Reinhard Parapat mengatakan, publikasi ini merupakan wujud peran dari Puskod FH UKI di melakukan kajian pengelolaan demokrasi lokal, baik pada hal situasi unik maupun pada mewujudkan pelayanan umum yang digunakan baik juga cocok untuk masyarakat.
“Publikasi ini didedikasikan untuk para pihak di lingkup Universitas Kristen Indonesia lalu di lingkup publik,” ujar Taki sapaan Reinhard Parapat.
Peneliti Senior PUSKOD FH UKI, Henry Thomas Simarmata menambahkan publikasi ini merupakan sari pengalaman resolusi konflik melalui pendampingan hukum tapol serta napol pada masa konflik Aceh.
Dia mengatakan tulisan ini membatasi pada 2002 yaitu masa Darurat Militer sampai dengan tahun 2005,yaitu Amnesti Umum 2005.
