JAKARTA – Plt. Kepala Otorita Ibu Daerah Perkotaan Nusantara (OIKN) sekaligus Menteri Pekerjaan Umum dan juga Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan ketika ini pihaknya berada dalam mengusulkan anggaran Rp26 triliun untuk Badan Otorita IKN.
Basuki menjelaskan anggaran yang disebutkan nantinya akan digunakan untuk melakukan pemeliharan seluruh bangunan gedung gedung perkantoran di tempat IKN dan juga sarana dan juga prasarana yang tersebut sebelumnya sudah ada dibangun menggunakan APBN. Mulai dari Istana serta Kantor Presiden lalu Wakil Presiden, 4 komplek gedung perkantoran Kemenko, 47 Tower ASN, juga lain sebagainya.
“Kalau pagu indikatif OIKN Rp505 miliar, itu tiada termasuk pemeliharan serta pembangunan. Kami mengusulkan kalau mau bocorannya Rp26 triliun,” ujar Basuki ketika ditemui dalam Gedung PUPR, Selasa (20/8/2024).
Baca Juga: 6 Fakta Maulia Permata Putri, Pembawa Baki Upacara HUT RI di tempat IKN yang digunakan Diganti dalam Detik Terakhir
Lebih lanjut, Basuki menjelaskan seluruh infrastruktur yang tersebut dibangun menggunakan APBN oleh Kementerian PUPR nantinya akan diserahkan menjadi aset OIKN. Sehingga menurutnya, akan memerlukan banyak anggaran untuk melakukan pemeliharaan untuk infrastruktur tersebut.
“Sekarang kami usulkan (OIKN) untuk mampu memelihara prasarana yang mana telah dibangun oleh PUPR, kita serahkan ke OIKN, merekan memelihara. Itu butuh anggaran juga,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Basuki mengungkapkan untuk pada waktu ini beberapa infrastruktur yang dimaksud telah dibangun memang sebenarnya masih membebankan anggaran Kementerian PUPR untuk melakukan pemeliharan. Hal yang dimaksud praktis berpengaruh terhadap prioritas perkembangan infrastruktur dasar di dalam IKN yang tersebut juga dibebankan pada DIPA KemenPUPR.
Baca Juga: Otorita IKN Buka Loker 600 Formasi pada CPNS 2024, Berminat?
Menurut Basuki, penyelenggaraan infrastruktur dasar di tempat IKN masih cukup berbagai memerlukan dukungan APBN. Terutama yang tersebut berkaitan dengan pengembangan kawasan pada KIPP 1B, dan juga 1C yang mana kedepannya akan menjadi tempat penanam modal IKN.
“Karena berbagai penanam modal yang dimaksud telah mulai pembangunan, kita mendirikan jalan, air, listrik, MUT itu kita bikin tak cuma dalam KIPP 1A, tapi juga 1B kemudian 1C,” tutup Basuki.
