Ibukota Indonesia – Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan juga Gas Bumi (BPH Migas) Erika Retnowati menyebutkan pentingnya pemanfaatan teknologi informasi (TI) pada upaya mengawasi kemudian mengendalikan penyaluran komponen bakar minyak (BBM) subsidi lalu kompensasi bagi konsumen pengguna.
Menurut dia, pada keterangannya di Jakarta, Senin, teknologi informasi juga mempermudah organisasi perangkat tempat (OPD) selaku penerbit surat rekomendasi dan juga konsumen pengguna untuk mendapatkan BBM subsidi serta kompensasi negara.
"Dalam menyalurkan BBM subsidi kemudian kompensasi terhadap komunitas yang digunakan berhak, yaitu konsumen pengguna, tentu kami punya alat kendali, salah satunya yaitu surat rekomendasi," kata Erika pada waktu berubah jadi pembicara di talkshow bertajuk "BBM Subsidi, Bukan untuk Semua Orang", yang digunakan diselenggarakan pada rangkaian Halal Bihalal Ikatan Pimpinan Tinggi (PIMTI) Perempuan Indonesi di dalam Jakarta, hari terakhir pekan (11/4/2025).
BPH Migas telah dilakukan menerbitkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis BBM Tertentu (JBT) serta Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP).
Sesuai beleid tersebut, konsumen pengguna, seperti perniagaan mikro, bidang usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi, atau pelayanan umum, diwajibkan memiliki surat rekomendasi, yang diterbitkan oleh OPD terkait.
Untuk itu, BPH Migas sudah pernah mengembangkan aplikasi mobile Xstar, yang dimaksud merupakan salah satu alat kontrol penyelenggaraan BBM subsidi dan juga kompensasi agar tepat sasaran lalu tepat volume.
"Kami juga sudah ada mempunyai program untuk penerbitan surat rekomendasi dan juga datanya telah terintegrasi dengan pemerintah wilayah lalu badan bidang usaha penugasan," imbuh Erika.
Surat rekomendasi merupakan upaya meningkatkan akuntabilitas jumlah penyaluran BBM subsidi serta kompensasi, mengingat subsidi BBM menggunakan uang negara.
Data yang disebutkan terekam pada sebuah sistem, yang digunakan mana jumlah BBM subsidi lalu kompensasi yang mana disalurkan untuk konsumen pengguna, akan tercatat dengan baik.
"Jadi, kita tahu berapa (volume) yang digunakan sudah ada dikeluarkan untuk setiap konsumen pengguna," jelas Erika.
Selain mengatur dan juga mengawasi penyaluran BBM subsidi lalu kompensasi bagi masyarakat, lanjut Erika, BPH Migas juga berazam mewujudkan transisi energi bersih, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan gas bumi melalui jaringan gas bumi (jargas) rumah tangga.
"Khususnya ibu-ibu untuk mulai menyadari bahwa ada alternatif energi bersih, yaitu jaringan gas bumi melalui pipa yang tersebut dapat dimanfaatkan pada rumah tangga," ucapnya.
Erika pun menggerakkan perempuan Indonesia dapat membantu untuk mewujudkan tugas BPH Migas di memaksimalkan pemanfaatan gas bumi pada pada negeri, sebab gas bumi merupakan energi yang tersebut lebih banyak bersih serta efisien.
"Bagaimana nanti warga beralih terhadap energi yang digunakan lebih lanjut bersih kemudian lebih tinggi mudah-mudahan didapatkan. Sudah seharusnya perempuan ikut serta untuk membantu kemudian menyukseskan program-program pemerintah," tuturnya.
Sebagai salah satu perempuan yang tersebut diberi amanah mengawasi sebuah lembaga, ia mengundang perempuan Tanah Air mengerahkan segenap kemampuan yang tersebut dimiliki agar dapat mewujudkan cita-cita serta berkontribusi nyata bagi penyelenggaraan nasional.
"Pada ketika bekerja, kita bekerja dengan segala kemampuan yang mana dimiliki. Usahakan secara maksimal agar tujuan itu tercapai. Jalankan tugas dengan baik sesuai dengan apa yang digunakan diamanahkan terhadap kita," sebut Erika.
Kegiatan juga dihadiri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi serta Birokrasi Rini Widyantini, Menteri Pemberdayaan Perempuan kemudian Perlindungan Anak Arifatul Choiri Fauzi, Direktur Jenderal Tenaga Baru Terbarukan juga Konservasi Tenaga Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi, lalu beberapa Pengurus Ikatan PIMTI Perempuan Indonesia.
Artikel ini disadur dari Kepala BPH Migas sebut pentingnya TI untuk kendalikan BBM subsidi
