JAKARTA – Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) 2024-2029 Vaudy Starworld menyatakan akan berkolaborasi dan juga bersinergi dengan pemerintah pusat. Hal itu diungkapkan usai mengumumkan 18 departemen (fungsional) kemudian bidang kerja untuk menguatkan pelaksanaan kegiatan kerja sebagai Amanah Kongres XII IKPI di dalam Bali, 18-20 Agustus 2024.
“Tentunya sebagai langkah awal kami akan membantu Direktorat Jendral Pajak (DJP) merealisasikan target pajak juga melakukan pendampingan untuk calon wajib pajak,” kata Vaudy di tempat kantor IKPI, Mampang Prapatan, Ibukota Indonesia Selatan, Kamis (12/9/2024).
Vaudy yang sekarang ini menggantikan Ruston Tambunan sebagai Ketua sebelumnya menjelaskan, untuk mempercepat itu pihaknya akan menggaet beberapa asosiasi. Tujuan bukan lain akan membantu warga membantu menjaring pembayaran pajak.
Terkait struktur kabinetnya, menurut dia, ada penambahan departemen baru (bukan pemekaran) yakni Departemen Advokasi dan juga Bantuan Hukum yang tersebut berfungsi mengadvokasi kemudian memberikan bantuan bagi anggota IKPI dari permasalahan hukum.
“Jadi, apabila ada anggota kita yang dimaksud terkena hambatan hukum juga menurut penilaian kami sudah ada bekerja sesuai AD, ART, serta ketentuan yang digunakan berlaku, maka ia layak mendapatkan bantuan hukum. Jadi IKPI juga harus memberikan bantuan hukum bagi anggotanya,” katanya.
Sementara, Departemen Litbang lalu FGD sekarang ini dipisah menjadi dua departemen tujuannya agar lebih tinggi fokus menjalankan tugasnya sesuai departemennya masing-masing. Selain itu, pengurus IKPI semuanya berdasarkan kapasitas, loyalitas, juga kemauan untuk mengabdi membesarkan IKPI.
“Jadi pengurus di area IKPI ini tak digaji, semuanya semata-mata bekerja secara sukarela. Ini adalah semua bisa jadi berjalan dengan baik apabila seseorang khususnya pengurus punya kecintaan terhadap IKPI,” ujar Vaudy.
Sejauh ini, asosiasi konselor pajak terbesar lalu tertua di area Indonesia mempunyai anggota berjumlah 7.035 dengan 42 cabang yang dimaksud tersebar dalam seluruh Indonesia.
Pihaknya berperan berpartisipasi dan juga terjun dengan segera membantu pemerintah untuk melakukan edukasi pengisian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi serta UMKM setiap tahunnya di tempat hampir seluruh kantor IKPI cabang.
Termasuk mendesak lahirnya UU Konsultan Pajak yang sudah menjadi RUU sejak 2018, pihaknya menegaskan RUU itu merupakan kegiatan kerja prioritas untuk nantinya disahkan menjadi Undang-Undang.
“Saya berharap dalam periode kepengurusan saya, UU yang dimaksud telah dilakukan lama dimimpikan sejumlah pihak itu bisa jadi terbit,” kata Vaudy.
