Jakarta – Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik (KIKA) menyoroti problem integritas akademik mulai dari joki jurnal ilmiah hingga problem pengangkatan guru besar yang dimaksud bermasalah, termasuk melibatkan tokoh urusan politik dan juga kekuasaannya. KIKA berharap Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset, dan juga Teknologi (Kemendikbudristek) dapat menyelasaikan hambatan tersebut.
“KIKA berharap melawan transparansi kemudian akuntabilitas pada penyelesaian persoalan integritas akademik guru besar, dan juga berharap Mendikbud (Nadiem Makariem) bertanggungjawab melawan kekacauan yang ditimbulkan,” kata anggota KIKA Herdiansyah Hamzah melalui penjelasan resminya, pada Jumat, 12 Juli 2024.
Kasus itu, KIKA kategorikan pada model pelanggaran kebebasan akademik yang dimaksud mengancam integritas akademik. Sebelumnya, KIKA mengumumkan situasi iklim akademik ke Indonesia, cuma sibuk mengejar jabatan, pangkat serta tunjangan, dengan menerbitkan tulisan-tulisan artikel. KIKA menemukan persoalan hukum yang dimaksud ia sebut Metode Kumba, di dalam mana manusia akademisi menulis untuk jurnal predator.
Herdiansyah juga mencatatkan bervariasi upaya pelanggaran akademik seperti plagiasi, kartel publikasi, hingga pengangkatan guru besar yang dimaksud tak memenuhi syarat. Bahkan secara sistematis melibatkan oknum Kemendikbudristek di meloloskan calon guru besar dengan cara yang digunakan tak sesuai integritas.
Pada 7 Juli 2024, Majalah Tempo menerbitkan laporan investigasi “Skandal Guru Besar Abal-abal”. Dalam laporan itu, Kemendikbudristek membuka penyelidikan skandal guru besar di Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Belasan dosen ULM diduga merekayasa persyaratan permohonan peringkat tersebut.
Laporan itu juga mengungkap pemanfaatan jurnal predator. Disebut demikian dikarenakan penerbit meminta-minta penulis membayar beberapa orang uang agar artikelnya dipublikasikan. Berdasarkan catatan Majalah Tempo, tiga akademikus yang tersebut mengetahui penelusuran yang disebutkan juga mengungkap adanya komplotan asesor atau grup yang tersebut berwenang menafsirkan pemberian penghargaan guru besar.
Pilihan editor: Persiapan Kemenag Hadapi Pansus Haji: Sedikit Banyaknya Buat Kita Surprise
Artikel ini disadur dari KIKA Minta Kemendikbudristek Tuntaskan Masalah Pengangkatan Guru Besar Abal-Abal
