Yogyakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengungkapkan alasan utama organisasi kemasyarakatan itu menerima Izin Usaha Pertambangan (IUP) tambang batu bara.
Hal itu disampaikan Haedar pasca rampungnya Konsolidasi Nasional Muhammadiyah yang tersebut dilakukan di Universitas Aisyiyah atau Unisa Yogyakarta Hari Minggu 28 Juli 2024.
“Kami, Muhammadiyah sesuai karakter kami, di mana ada tawaran resmi yang mana sifatnya political will baik dari pemerintah, tiada dan juga merta menerima, tapi juga tiada dan juga merta menolak,” kata Haedar Nashir, Minggu 28 Juli 2024.
Haedar melanjutkan, Muhammadiyah selama ini punya prinsip, langkah menerima, menolak dan juga melakukan apapun harus berdasarkan ilmu di agama Islam yang dimaksud jadi pedoman.
“Bahwa jangan bertindak, bersikap apapun tanpa ilmu, langkah kami juga berbasis pada pemikiran-pemikiran Muhammadiyah yang dimaksud sesuai prinsip Islam Berkemajuan, dan juga mengawasi beragam konteks hidup lokal dan juga nasional,” kata dia.
Dua bulan kajian
Maka, kata Haedar, selama kurang lebih banyak dua bulan ini Muhammadiyah mengkaji tentang izin pengelolaan tambang itu. Dari beragam aspek sekaligus mendengar pernyataan dari kelompok yang digunakan kontra dengan sederet argumen mulai kesulitan lingkungan, nasib komunitas setempat juga masalah peluang tambang ilegal yang mempunyai banyak masalah.
“Bahkan ada sebagian kecil kelompok yang (menolak kelola tambang) menyelenggarakan demonstrasi, kami terbiasa situasi itu, demo, kritik sekeras apapun kami sikapi secara moderat dan juga terbuka,” ujarnya.
“Kami juga terima pandangan yang tersebut pro kemudian konstruktif dengan bermacam argumen disertau data kemudian fakta yang tersebut hidup di lapangan,” kata dia.
Dari hasil kajian bervariasi aspek itu, kata Haedar, Muhammadiyah pun akhirnya menerima izin bidang usaha pertambangan yang tersebut diberikan pemerintah.
“Kami mengawasi nilai positif tambang itu seperti sebuah kehidupan, persis seperti itu juga pro kontranya, bukanlah hanya saja masalah tambang, tapi globus politik, ekonomi, sosial budaya juga seperti itu dinamikanya,” kata Haedar.
Haedar membandingkan, bagaimana dulu rakyat Tanah Air menyongsong era reformasi kemudian demokratisasi. Ia mengatakan reformasi dulu dibayangkan seperti surga, begitu terjadi demokratisasi, muncul tambah masalah. Ia mengemukakan Muhammadiyah di menghadapi hambatan dengan elegan, lalu seksama.
“Kami ambil langkah dan juga langkah (menerima ijin tambang) tidak akibat terlibat ikutan atau tekanan sosial, semua aspek kami himpun jadi dasar pertimbangan kelola tambang, sesudah itu kami plenokan dan juga konsolidasi. Jadi ada dua pandangan hidup (soal pro kontra tambang) ini akhirnya mayoritas sampai kesimpulan PP Muhammadiyah satu kesatuan di pertimbangan menerima (izin tambang),” ujarnya.
Bentuk Satgas
Sebagai keseriusan melaksanakan izin pengelolaan tambang itu, Muhammadiyah pun telah dilakukan membentuk satuan tugas khusus untuk pengawasan kemudian pelaksanaan.
Sebagai ketua satgas tambang itu, Muhammadiyah menunjuk Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Sektor Ekonomi, Bisnis, dan juga Industri Halal Muhadjir Effendi. Muhadjir sendiri merupakan Menteri Koordinator Sektor Pembangunan Individu lalu Kebudayaan (PMK) pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
“Pak Muhadjir sebagai ketua satgas mewakili Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Lingkup Ekonomi, Bisnis, juga Industri Halal, bukanlah sebagai Menteri PMK,” kata Haedar.
Artikel ini disadur dari Haedar Nashir Beberkan Alasan Muhammadiyah Terima Izin Tambang
