JAKARTA – Usulan pagu anggaran 2025 untuk Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ditolak. Adapun nilai pagu yang diusul untuk ditambahkan pada tahun depan sebesar Rp66 miliar.
Penolakan yang disebutkan disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir ketika rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI. Menurutnya, pagu anggaran Kementerian BUMN 2025 tetap saja pada bilangan bulat Rp277 miliar, turun dari pagu tahun lalu, yakni Rp284,36 miliar.
“Ya memang benar anggarannya ternyata tetap,” ujar Erick pada rapat kerja, Rabu (11/9/2024).
Meski usulan tambahan anggaran tak disetujui, DPR justru mempertahankan nomor berhadapan dengan target dividen BUMN senilai Rp90 triliun di tempat tahun depan. Jumlah ini meroket dari realisasi dividen tahun sebelumnya yaitu, Rp85 triliun.
“Tetapi target dividen naik menjadi Rp90 triliun. Jadi ya, mungkin saja ini bagian dari cobaan buat kami di tempat BUMN,” paparnya.
Adapun, dua tahun terakhir dividen yang mana dikontribusikan BUMN mengalami kenaikan signifikan. Dia mencatat, nilai dari sebagian laba bersih yang dimaksud disetor perusahaan terhadap negara pada 2023 sebesar Rp81 triliun.
Lalu, naik menjadi Rp85 triliun pada 2024, kemudian ditargetkan dapat menyentuh Rp90 triliun di dalam 2025.
Sementara itu, Erick menyampaikan pagu anggaran Kementerian BUMN pada 2025 sangat rendah jikalau dibandingkan dengan peran BUMN terhadap perekonomian Indonesia.
Karenanya, pada awal September lalu ia mengajukan usulan agar Komisi VI DPR RI dan juga Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui tambahan dana senilai Rp66 miliar untuk mengupayakan kerja Kementerian BUMN di area 2025.
