JAKARTA – eksekutif sedang menggodok Rancangan Peraturan Menteri Kesejahteraan (Permenkes) tentang Pengamanan Sistem Tembakau serta Rokok Elektrik. Rancangan ini disinyalir merupakan amanat dari Framework Convention Tobacco Control (FCTC). Padahal, Indonesia tak pernah meratifikasi FCTC akibat Indonesia berbeda dari negara lainnya.
Juru Bicara Komite Nasional Pelestarian Kretek (KNPK) Moddie Alvianto Wicaksono mengungkapkan Permenkes hanyalah sebuah produk-produk kepanjangan tangan dari FCTC. “Jika Permenkes memang benar benar-benar kepanjangan tangan dari FCTC, sejenis semata Permenkes menodai bahkan sengaja mengakali pemerintah. Sebab, negara ini bukan pernah mengesahkan FCTC,” kata Moddie di siaran persnya, Hari Jumat (6/9/2024).
Moddie mengatakan, eksekutif Indonesia baru sekadar mengeluarkan PP No 28/2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17/2023 tentang Kesehatan. PP ini telah lama mengatur segala seluk beluk yang tersebut berkaitan dengan Industri Hasil Tembakau dari hulu hingga hilir. Dari produksi, distribusi hingga konsumsi.
Peraturan yang dimaksud mengatur beberapa hal yang mana di area antaranya pelarangan jualan rokok eceran, melarang unsur tambahan selain tembakau, pengaturan iklan baik hingga pembaharuan desain lalu kemasan bungkus rokok. Khusus yang digunakan terakhir, Kementerian Aspek Kesehatan mencoba mencampuri urusan lebih banyak sangat dengan mengeluarkan Rancangan Permenkes.
Dalam Rancangan Permenkes tersebut, Kemenkes ingin mengadopsi desain serta kemasan rokok luar negeri seperti Inggris Raya juga Australia untuk diimplementasikan ke Indonesia. Sebagai contoh, pengaplikasian warna Pantone 448 C yang tersebut mana adalah warna terjelek di tempat dunia.
Tidak semata-mata pengubahan warna melainkan juga pengubahan ukuran peringatan tegas gambar kebugaran menjadi 50% kemudian semata-mata boleh ada gambar tersebut. Bahkan, ada penambahan informasi merupakan layanan berhenti merokok.
“Tidak dapat dimungkiri bahwa rancangan Permenkes ini mengadopsi dari luar negeri. Dari warna hingga peletakan informasi. Tampaknya Kemenkes tidak ada punya pembangunan kuat sehingga harus mengekor apa yang digunakan diadakan oleh United Kingdom serta Australia,” tambahnya.
Oleh oleh sebab itu itu, KNPK mendesak pemerintah supaya peraturan ini tak disahkan. Selain akibat Indonesia tidaklah punya hubungan apa pun dengan FCTC, Indonesia punya kemandirian yang dimaksud kuat juga itu bernama kretek. Dari kretek lah, jutaan orang (pedagang asongan, buruh pabrik, hingga pekerja kreatif) terus hidup lalu saling menghidupi satu dengan lainnya.
Kemudian, pemerintah perlu mengambil tindakan mengenai kebijakan yang tersebut akan merusak bahkan membinasakan Industri Hasil Tembakau. Pertama, dibatalkannya Rancangan Permenkes tentang Pengamanan Layanan Tembakau kemudian Rokok Elektrik.
Kedua, bukan melibatkan kepentingan asing pada mengurus kebijakan Industri Hasil Tembakau akibat Indonesia miliki kemandirian yang kuat, serta itu tercermin melalui kretek. “Pemerintah Indonesia harus tegas. Kita punya kemandirian lalu kedaulatan yang digunakan kuat. Kretek yang mana kita miliki berbeda dari lainnya. Sudah semestinya kita tidaklah diatur-atur asing,” tandasnya.
