Jakarta – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Muhaimin Iskandar menanggapi usulan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS agar pimpinan DPR diisi oleh seluruh partai politik. Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menyebutkan usulan PKS itu sulit dilaksanakan.
“Ya, itu prosesnya agak sulit dikarenakan harus mengubah undang-undang,” katanya usai hadir di Rapat Paripurna DPR pada kompleks parlemen, Senayan, Ibukota Pusat pada Selasa, 9 Juli 2024.
Meski demikian, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tidak ada menampik kemungkinan terwujudnya usulan tersebut. “Saya enggak tahu, undang-undang kan prosesnya lama,” ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo menerima usulan dari PKS yang menginginkan agar formasi pimpinan DPR RI diisi oleh seluruh perwakilan fraksi partai urusan politik ke parlemen, seperti formasi pada waktu ini pada pimpinan MPR RI.
Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, setuju dengan usulan itu oleh sebab itu keterwakilan seluruh partai di pimpinan MPR mempunyai manfaat. Sebab, kata dia, keterwakilan itu menciptakan komunikasi dengan pimpinan parpol dapat tambahan lancar.
“Saya merasakan khasiat seluruh perwakilan partai urusan politik ada di dalam pimpinan MPR. Kalau DPR mampu meniru, itu sangat baik,” kata Bamsoet pada waktu berkunjung ke Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS, Ibukota pada Senin, 8 Juli 2024.
Dia menyatakan usulan yang dimaksud disampaikan dengan segera oleh Presiden PKS Ahmad Syaikhu. Menurut Bamsoet, Syaikhu menilai, apabila pimpinan DPR diisi oleh semua partai politik, akan lebih banyak nyaman.
Pada ketika ini, pimpinan DPR diisi cuma oleh lima perwakilan parpol, yakni Partai Demokrasi Negara Indonesia Perjuangan, Golkar, Nasdem, Gerindra, dan juga PKB. Selain perwakilan PDIP yang berubah menjadi ketua, pimpinan DPR lainnya mempunyai fungsi pada bidang-bidang tertentu.
Adapun pimpinan MPR ketika ini diisi oleh 10 pemukim yang digunakan terdiri menghadapi sembilan perwakilan parpol serta satu dari perwakilan anggota DPD RI. Bamsoet memaparkan MPR sedang melakukan silaturahmi kebangsaan dengan menemui beraneka tokoh. Setiap saran kemudian masukan dari para tokoh itu akan didokumentasikan untuk diserahkan ke pemerintah maupun parlemen yang dimaksud akan datang.
Sementara itu, Ahmad Syaikhu mengungkapkan pengisian pimpinan DPR oleh fraksi-fraksi di DPR masih sangat memungkinkan. Menurut dia, formasi jumlah agregat pimpinan DPR akan lebih tinggi sedikit dari pimpinan MPR RI.
“Dalam komunikasi partai politik, tentu akan lebih besar ringan jikalau ada keterwakilan di pimpinan, semua ada keterwakilannya,” kata Syaikhu.
Pilihan editor: Pesan Bawaslu untuk KPU setelahnya DKPP Berhentikan Hasyim Asy’ari
Artikel ini disadur dari Tanggapan Cak Imin atas Usul PKS agar Pimpinan DPR Diisi Perwakilan Seluruh Fraksi
