Panja RUU pemilihan gubernur Atur Syarat Pencalonan Bagi Parpol yang digunakan Miliki Kursi DPRD
JAKARTA – Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU pemilihan gubernur mengatur terkait aturan pencalonan di pemilihan gubernur 2024. Hal ini menjadi Daftar Inventarisasi Kesulitan (DIM) baru usul inisiatif DPR menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Menariknya, berdasarkan ketentuan Pasal 40 yang mana diubah pada DIM baru usul inisiatif DPR yang tersebut dibacakan terdapat dua kelompok persentase ketentuan pencalonan pemilihan kepala daerah 2024 bagi partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik yang miliki kursi di area DPRD maupun bagi partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik yang dimaksud tidak ada memiliki kursi pada DPRD.
(1) Partai urusan politik atau gabungan partai urusan politik yang digunakan memiliki kursi pada DPRD dapat mendaftarkan calon apabila telah dilakukan memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total kursi DPRD atau 25% (dua puluh Lima persen) dari akumulasi perolehan pernyataan sah pada pemilihan umum anggota DPRD dalam tempat yang dimaksud bersangkutan.
(2) Partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik yang dimaksud tidak ada mempunyai kursi dalam DPRD Provinsi dapat mendaftarkan calon Gubernur juga calon Gubernur dengan ketentuan:
a. Provinsi dengan total penduduk yang tersebut termuat pada daftar pemilih masih sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa, partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai urusan politik partisipan pemilihan umum harus memperoleh suaea sah paling sedikit 10% (sepuluh persen) di area provinsi tersebut.
b. Provinsi dengan jumlah keseluruhan penduduk yang tersebut termuat pada daftar pemilih tetap saja lebih lanjut dari 2.000.000 (dua jt jiwa) sampai dengan 6.000.000 (enam jt jiwa), partai urusan politik atau gabungan partai urusan politik partisipan pemilihan umum harus memperoleh kata-kata sah paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen) dalam provinsi tersebut.
c. Provinsi dengan total penduduk yang tersebut termuat pada daftar pemilih tetap memperlihatkan lebih besar dari 6.000.000 jt jiwa sampai dengan 12 jt jiwa, partai urusan politik atau gabungan partai urusan politik kontestan pemilihan umum harus memperoleh pengumuman sah paling sedikit 7,5% di area provinsi tersebut.
d. Provinsi dengan jumlah total penduduk yang mana termuat pada daftar pemilih tetap memperlihatkan tambahan dari 12 jt jiwa, partai kebijakan pemerintah atau gabungan partai kebijakan pemerintah partisipan pwmilu harus memperoleh pengumuman sah paling sedikit 6,5% pada provinsi tersebut.
