JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Pasal 29 huruf e UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Diketahui, gugatan yang disebutkan diajukan oleh eks penyidik KPK Novel Baswedan dkk.
“Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar Putusan Nomor 68/PUU-XXII/2024 pada Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis (12/9/2024).
Sekadar informasi, Novel Baswedan dengan IM57+ Institut, mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) di rangka mengajukan Judicial Review (JR) terkait batas usia pimpinan KPK, Selasa, 28 Mei 2024. JR itu dijalankan terhadap Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
“Alhamdulillah hari ini kami dari IM57 telah lama memasukkan permohonan untuk uji materi undang-undang KPK. Yang pada pokoknya sebagaimana tadi disampaikan pada Ketua IM57 bahwa kami melakukan permohonan terkait dengan batas usia pimpinan KPK,” kata Novel di dalam Gedung MKRI, Ibukota Indonesia Pusat, Selasa.
Novel mengawasi kondisi KPK ketika ini sungguh memprihatinkan, sebab permasalahan di area di lembaga antirasuah sudah pernah ke level pimpinan. Dengan mengajukan JR itu menurutnya sebagai bentuk perhatian terhadap KPK.
Dia berharap, MK sanggup mengabulkan gugatan yang tersebut diajukan, agar mengatasi UU KPK mengenai batas usia minimal pimpinan menjadi 40 tahun. Saat ini, UU yang dimaksud menyaratkan calon pimpinan KPK minimal berusia 50 tahun.
“Tentunya keprihatinan itu tak hanya saja dapat dengan ucapan saja. Oleh lantaran itu, kami bagian dari warga tentunya dan juga upaya yang tersebut kami lakukan agar aturan mengenai batas usia ini sanggup dikembalikan terhadap undang-undang yang dimaksud lama atau nanti kita akan sampaikan,” sambungnya.
