Ibukota Indonesia – Kebijakan Taraf Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah menjadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang dijalankan dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang tersebut lebih lanjut fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan keadaan dalam lapangan agar bukan menghambat daya saing sektor nasional pada sedang persaingan global yang semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, lapangan usaha kita malah mampu kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo ke hadapan para pelaku perniagaan juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang digunakan berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar membantu pertumbuhan lapangan usaha pada negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Taraf Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi material baku, tenaga kerja, juga rute produksi dari di negeri yang mana digunakan pada sebuah produk-produk atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin sejumlah elemen lokal yang dimaksud terlibat pada pembuatan produk-produk tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen di negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang juga jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan bidang di negeri agar lebih tinggi kuat serta kompetitif. Sehingga, pemerintah sudah menetapkan batas minimal TKDN yang dimaksud harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang lalu jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman lalu hibah.
Penerapan TKDN mengakibatkan sejumlah manfaat. Selain membantu mengempiskan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih tinggi sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, serta meningkatkan daya saing barang lokal. Pemakaian komoditas pada negeri bukanlah hanya sekali mengenai kepentingan ekonomi, tapi juga masalah mendirikan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang tersebut disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen di negeri bukanlah semata masalah bilangan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya tiada semata-mata menggalakkan bidang untuk memenuhi target hitungan tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi habitat lapangan usaha lokal agar bertambah kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
